JAKARTA — Pakar telematika dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, membantah tudingan bahwa dirinya dan rekan-rekannya didalangi oleh aktor politik tertentu dalam mengungkap dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
"Jadi, tuduhan-tuduhan itu bohong dan tidak berdasar. Kami adalah peneliti, kami ilmuwan. Saya, Dr. Tifa, dan Dr. Rizman, tidak punya niat tersembunyi apa pun," ujar Roy Suryo dalam pernyataannya, Sabtu (26/7/2025).
Roy menegaskan, langkah yang diambil pihaknya semata-mata berangkat dari kajian akademik dan tidak memiliki muatan politik.
Baca Juga:
Ia juga menampik adanya keinginan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum atau menjadikan isu tersebut sebagai alat politisasi.
"Kalaupun, misalnya, ijazah tersebut memang terbukti palsu, kami tidak ingin memenjarakan atau mempidanakan siapa pun. Itu adalah ranah hukum, dan kami tidak berpikir dari sisi politik," tambahnya.
Baca Juga:
Sebelumnya, Ketua Relawan Solidaritas Indonesia, Silfester Matutina, menyoroti langkah Roy Suryo dan menyebut adanya dugaan campur tangan mantan pejabat tinggi negara dalam isu ini.
Menurutnya, ada agenda politik tertentu yang ingin menggagalkan pemerintahan Prabowo-Gibran dengan memecah belah kekuatan politik.
"Saya melihat ini sebagai bentuk adu domba politik. Setahun setelah kalah Pilpres, masih belum bisa move on. Roy Suryo dan kawan-kawan hanya pion. Di balik mereka ada tokoh-tokoh yang ingin Prabowo-Gibran gagal dan berpisah," ujar Silfester usai diperiksa sebagai saksi pelapor di Polda Metro Jaya, Kamis (24/7/2025).
Ia juga menyebut bahwa kelompok tersebut memiliki niat tersembunyi untuk menggantikan kepemimpinan nasional dengan kekuatan keluarga tertentu.
"Mereka ini adalah mantan-mantan petinggi negara. Mereka ingin menggulingkan kekuasaan dengan dasar hukum yang tidak kuat, semuanya nol jika dianalisis secara hukum," tambahnya.
Sementara itu, Presiden Jokowi sebelumnya menanggapi isu ini dengan santai, bahkan sempat menyelipkan candaan saat menghadiri reuni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Meski demikian, Jokowi menyatakan siap mengikuti proses hukum apabila diperlukan.
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Penyelidikan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan, kembali memasuki babak baru. Te
Peristiwa
JAKARTA Kuasa hukum sekaligus Juru Bicara DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan resmi
Politik
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan penyesalan atas munculnya informasi bahwa Adrian Asharyanto Gunadi, mantan Direktur Uta
Hukum dan Kriminal
KUALA LUMPUR Koordinator Masyarakat AntiKorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengungkapkan bahwa tersangka kasus dugaan korupsi ta
Nasional
BANDA ACEH Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengirimkan surat resmi kepada Gubernur Massachusetts, Maura Healey, serta Pemerin
Seni dan Budaya