JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat, menyoroti sejumlah kasus dugaan korupsi besar yang seolah "terlewatkan" oleh penegak hukum, sementara beberapa tokoh seperti Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto justru dikriminalisasi.
Pernyataan ini disampaikan Djarot dalam acara peringatan Peristiwa 27 Juli 1996 yang digelar di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (27/7/2025).
Djarot mengungkapkan kekecewaannya terhadap penanganan sejumlah kasus besar yang diduga melibatkan korupsi, seperti kasus minyak goreng, pengadaan pesawat jet, serta infrastruktur di Sumatera Utara.
Baca Juga:
Menurut Djarot, kasus-kasus besar ini tidak mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum.
Ia bahkan mengibaratkan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum di Indonesia dengan pepatah, "gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kutu di seberang pulau kelihatan."
Baca Juga:
"Kasus yang besar seperti kasus minyak goreng lewat, kasus pesawat jet lewat, kasus korupsi infrastruktur di Sumatera Utara lewat, kasus blok Medan, banyak banget kasus yang segede-gede gajah seperti itu. Kasus korupsi segede gajah lewat," ujar Djarot, menyoroti fakta bahwa banyak kasus besar yang diduga melibatkan oknum-oknum penting tidak mendapat perhatian serius dari penegak hukum.
Sebaliknya, Djarot menilai penegak hukum justru fokus pada tokoh-tokoh yang dianggap memiliki pandangan politik yang berbeda.
"Yang mengkritik, yang berbeda, dikriminalkan, cari-cari salahnya sampai ketemu. Masukkan penjara. Kemarin terjadi kasus Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto, cari sampai ketemu, masukkan penjara," tegas Djarot.
Djarot juga menyinggung kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Sebagai informasi, Hasto Kristiyanto sebelumnya dijatuhi vonis 3 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta atas dakwaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.
Dalam kasus ini, Hasto terbukti memberikan suap, meskipun hakim menyatakan ia tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan.
Djarot menganggap bahwa Hasto dan beberapa tokoh lainnya yang memiliki posisi atau pandangan politik tertentu seolah menjadi sasaran kriminalisasi.
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal