JAKARTA – Kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), terkait tuduhan ijazah palsu terus bergulir dan kini telah naik ke tahap penyidikan.
Pemeriksaan terbaru terhadap Jokowi sebagai saksi telah dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya di Mapolresta Solo pada Rabu (23/7/2025) lalu.
Kuasa hukum Jokowi, Firmanto Laksamana, menyampaikan bahwa dokumen ijazah Presiden Jokowi dari jenjang SD hingga kelulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) telah disita sebagai barang bukti dalam proses penyidikan.
Baca Juga:
Jokowi sendiri konsisten menyerahkan dokumen sesuai aturan penegakan hukum.
Namun, kasus ini tidak hanya berputar di ranah hukum, melainkan juga mengandung muatan politik yang cukup kental.
Baca Juga:
Jokowi bahkan menyebut tuduhan ijazah palsu sebagai agenda politik yang bertujuan menurunkan reputasi politiknya.
"Perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik untuk men-downgrade," ujar Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Senin (14/7/2025).
Narasi keterlibatan Partai Demokrat, yang kerap disebut sebagai 'partai biru', dalam kasus ini muncul dan menimbulkan kontroversi.
Namun, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tegas membantah tuduhan tersebut sebagai fitnah.
"Fitnah, fitnah (terkait tuduhan Partai Demokrat terlibat)," tegas AHY saat kunjungan kerja di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Minggu (27/7/2025).
Juru bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, juga menyatakan bahwa tuduhan tersebut merupakan pencemaran nama baik dan upaya mengadu domba antara Partai Demokrat dengan Jokowi.
"Istilah 'partai biru' yang diarahkan kepada Partai Demokrat merupakan upaya insinuatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik kami," ujar Herzaky dalam keterangan tertulis, Senin (28/7/2025).
JAKARTA Polda Metro Jaya memastikan akan merilis hasil autopsi kasus kematian misterius diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Arya
Berita
SIMALUNGUN Menanggapi kekhawatiran masyarakat atas isu beras oplosan yang marak di sejumlah daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Ekonomi
MANDAILING NATAL Dugaan penyalahgunaan Dana Desa kembali mencuat. Kali ini, laporan masyarakat datang dari Desa Hutagodang Muda, Kecamat
Hukum dan Kriminal
MALANG Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah resmi mencabut paspor milik Riza
Nasional
SUBULUSSALAM Sebuah kasus dugaan kekerasan seksual yang sangat memprihatinkan melibatkan anak perempuan berusia 13 tahun terungkap di Ko
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Masalah rem blong masih menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan fatal di jalan raya Indonesia. Kondisi ini menjadi momok me
Sains & Teknologi
NIAS SELATAN Pemerintah Kabupaten Nias Selatan memiliki payung hukum yang cukup tegas untuk mengatur transparansi pengelolaan dana desa,
Pemerintahan
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa kenaikan harga beras terus meluas secara nasional dan terjadi di 219 kabupaten/kota
Ekonomi
PADANG Insiden pembubaran aktivitas ibadah di rumah doa Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) di Padang, Sumatera Barat, menuai p
Nasional
JAKARTA Pemerintah Singapura memastikan bahwa mantan staf khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jurist Tan, yang kini menjadi ter
Hukum dan Kriminal