Dino Patti Djalal Ungkap SBY Tak Pernah Tergoda Perpanjang Kekuasaan Selama Dua Periode Jabatannya
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI sekaligus pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, mengungka
POLITIK
JAKARTA — Pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto, oleh Presiden Prabowo Subianto, dinilai sejumlah kalangan sebagai sinyal mencairnya hubungan antara partai berlambang banteng dan pemerintah pusat.
Amnesti tersebut diumumkan dalam konferensi pers bersama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dan Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (31/7/2025) malam.
Selain Hasto, sejumlah tokoh lain juga turut menerima abolisi dan amnesti, termasuk mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong.
Ketua DPP PDI-P, Said Abdullah, dalam pernyataannya di Kongres ke-6 PDI-P di Bali menyampaikan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri telah menegaskan pentingnya kerja sama dengan pemerintah di tengah tantangan global.
PDI-P, menurutnya, akan menjadi mitra strategis pemerintahan Prabowo tanpa menempuh jalan oposisi.
"Kita akan mendukung pemerintah sebagai sparring partner, sebagai penyeimbang. No oposisi," ujar Said kepada awak media di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Jumat (1/8/2025).
Meski belum menyampaikan nama-nama kader untuk duduk di kabinet, PDI-P menyatakan akan mendukung program pemerintah yang berpihak kepada rakyat, sambil tetap memberikan kritik konstruktif bila diperlukan.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambut baik keputusan Presiden Prabowo.
Ia menilai, amnesti yang diberikan kepada Hasto dan abolisi kepada Tom Lembong menjadi langkah positif dalam merawat semangat persaudaraan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia.
"Saya kira ini momen yang baik untuk merajut tali persaudaraan antar sesama anak bangsa," ujar Gibran di Mataram, NTB.
Di sisi lain, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Titiek Soeharto, menegaskan bahwa pemberian amnesti merupakan hak prerogatif Presiden.
Ia menilai masyarakat berhak menyampaikan pendapat, namun keputusan tersebut sah secara konstitusional.
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI sekaligus pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, mengungka
POLITIK
PADANG LAWAS Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Lawas menangkap seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengingatkan pekerja di Indonesia untuk bersiap menghadapi percepatan perubahan teknologi, ter
NASIONAL
KUPANG Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena memilih berjalan kaki dari Rumah Jabatan menuju Kantor Gubernur NT
PEMERINTAHAN
MEDAN Mantan sopir hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Khamozaro Waruwu, mengakui telah mencuri emas milik atasannya sekaligus membakar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta baru dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Tulungagun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyatakan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto tengah bekerja keras
EKONOMI
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang menghadiri kegiatan Halal Bihalal sekaligus dialog interaktif bersama Karang
PEMERINTAHAN
SOLO Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah, menolak gugatan citizen lawsuit (CLS) terkait ijazah mantan Presiden ke7 Joko Widodo. Majelis
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Xiaomi mengonfirmasi peluncuran ponsel flagship terbarunya, Redmi K90 Max, yang dijadwalkan hadir pada akhir April 2026. Menjela
SAINS DAN TEKNOLOGI