Klaim Rp206 Juta Roy Suryo Dibantah Ahli, Aturan Cuma Batasi Maksimal Rp100 Juta
JAKARTA Ahli Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Hendri Jayadi Pandiangan yang dihadirkan Polda Metro Jaya dalam sidang praperadilan
HUKUM DAN KRIMINAL
BALI – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini.
Dalam pidato penutupan Kongres ke-VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (2/8/2025), Megawati menyinggung secara langsung kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang baru saja mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.
"Pak Hasto hanya contoh soal saja. Hei para ahli hukum, ingatlah dengan Dewi Keadilan yang matanya tertutup. Tapi sekarang, seolah keadilan itu dipaksa tidak tegak lurus," ucap Megawati di hadapan ribuan kader PDIP.
Sorotan Terhadap KPK
Megawati mengaku kecewa melihat kondisi KPK yang dinilainya jauh dari semangat awal pendiriannya. Ia bahkan menyebut dirinya sebagai sosok yang berperan membentuk lembaga antirasuah tersebut di masa pemerintahannya sebagai Presiden ke-5 RI.
"Saya maaf ya, kalau saya lihat KPK sekarang, sedihnya bukan main. Sayalah yang membuat namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Coba kalau sekarang modelnya begini, lalu bagaimana?" kata Megawati, dengan nada geram.
Ia mempertanyakan arah dan integritas lembaga penegak hukum itu, dan menilai bahwa kasus Hasto hingga perlu diselesaikan lewat jalur amnesti presiden menunjukkan adanya kegagalan dalam menegakkan keadilan yang sejati.
"Saya pernah jadi presiden, jadi saya tahu liku-likunya. Kan lucu ya? Kenapa sih kok KPK jadi begitu?" tambahnya.
Hasto Bebas, Megawati Terharu
Setelah menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, Hasto Kristiyanto dibebaskan dari Rutan KPK pada Jumat (1/8) malam. Ia langsung menuju Bali untuk menghadiri kongres PDIP. Kehadirannya di tengah-tengah forum partai disambut hangat, bahkan membuat Megawati terharu saat menyampaikan pidato.
"Saya tidak bisa berkata-kata. Saya tahu Hasto tidak bersalah," ujar Megawati sambil menahan air mata.
JAKARTA Ahli Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Hendri Jayadi Pandiangan yang dihadirkan Polda Metro Jaya dalam sidang praperadilan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan kembali mencatatkan defisit pada bulan Juni 2026 sebesar 450 juta dolar
EKONOMI
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., menerima kunjungan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) RI, Agustinus
PEMERINTAHAN
JAKARTA Advokat Juniver Girsang mengingatkan kepada DPR RI agar Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset tidak justru dijadikan sebag
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyoroti pelibatan anak di bawah umur dalam promosi produk vape yang dilakukan YouTuber
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara menggelar Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Halaman Kantor Bupati Batu Bara, Kecamat
PEMERINTAHAN
JAKARTA Advokat Juniver Girsang menyoroti nomenklatur Rancangan UndangUndang Perampasan Aset saat rapat dengan Komisi III DPR. Ia menilai
POLITIK
JAKARTA Insiden kebakaran Kapal Motor Penumpang (KMP) Mutiara Sentosa 2 yang mengangkut penumpang dan awak kapal di perairan Kabupaten Sum
PERISTIWA
SURABAYA Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Polda Jawa Timur (Jatim) menerima lima kantong jenazah korban kebakaran KM Mutiara Sentosa II di per
PERISTIWA
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo kembali mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait kasus dugaan
HUKUM DAN KRIMINAL