Abraham Samad Siap Lawan Jika Ditetapkan Tersangka dalam Kasus Ijazah Jokowi

JAKARTA - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, menyatakan sikap tegas akan melawan apabila dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu ia sampaikan sesaat sebelum menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya, Rabu (13/8).

Abraham menilai proses hukum yang sedang berlangsung merupakan bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat dan ancaman terhadap ruang demokrasi.

"Ini adalah sebuah pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan mempersempit ruang demokrasi," tegas Abraham kepada awak media.

"Saya Akan Melawan Sampai Kapan pun"

Abraham juga mengecam keras jika aparat penegak hukum dinilai bertindak sewenang-wenang dalam menangani kasus ini.

"Kalau misalnya saja aparat hukum ini membabi buta menangani kasus pidana ini, maka saya pasti akan melawannya. Sampai kapan pun juga," ujarnya lantang.

Menurutnya, persoalan ini bukan hanya menyangkut dirinya secara pribadi, namun menyangkut nasib seluruh rakyat Indonesia yang mendambakan ruang kebebasan dalam berdemokrasi.

"Ini menyangkut nasib seluruh rakyat Indonesia yang mendambakan kebebasan berpendapat dan ekspresi yang dijamin konstitusi kita," tambahnya.

Empat Laporan Sudah Masuk Tahap Penyidikan

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan bahwa empat laporan terkait dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi telah meningkat ke tahap penyidikan.

Satu laporan terkait dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi informasi elektronik.

Tiga laporan lainnya menyangkut dugaan tindak pidana penghasutan.

"Saat ini yang masuk tahap penyidikan adalah empat laporan polisi," ujar Kombes Ade Ary.

Konflik Hukum Berbalut Isu Demokrasi

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyentuh dua aspek yang sensitif: integritas pejabat negara dan kebebasan berekspresi. Abraham Samad sendiri menyebut bahwa apa yang dihadapinya kini lebih dari sekadar perkara hukum—melainkan ujian bagi demokrasi Indonesia.*

(km/j006)