JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, angkat bicara soal gelombang aksi unjuk rasa yang menuntut pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Dalam pernyataannya, Mahfud mengimbau agar masyarakat tetap kritis namun tidak menyerukan pembubaran lembaga legislatif tersebut.
"Saya berharap, semarah-marahnya rakyat terhadap situasi politik, jangan sampai berpikir untuk membubarkan DPR. Lembaga ini bagian dari instrumen konstitusi yang sangat penting dalam demokrasi kita," ujar Mahfud dalam Podcast YouTube resminya, dikutip Rabu (27/8/2025).
Baca Juga:
Pernyataan Mahfud muncul setelah aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada 25 Agustus 2025.
Dalam demo tersebut, massa menyuarakan penolakan terhadap kenaikan tunjangan DPR, desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga dorongan agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya.
Baca Juga:
Menurut Mahfud, demonstrasi tersebut merupakan bentuk ekspresi kejengkelan masyarakat atas kinerja DPR, yang dinilai belum mencerminkan aspirasi rakyat secara optimal, terlebih di tengah kabar naiknya sejumlah tunjangan anggota dewan.
Namun Mahfud menegaskan, DPR tidak bisa dibubarkan begitu saja tanpa amandemen UUD 1945.
Ia menambahkan, yang diperlukan saat ini adalah penguatan kontrol publik, bukan pembubaran lembaga yang justru merupakan simbol demokrasi perwakilan.
"Mari kita terus mengkritik DPR, mengingatkan pemerintah, dan mengecam korupsi. Tapi jangan sampai menuntut pembubaran DPR. Itu bukan solusi dalam sistem demokrasi konstitusional," tegasnya.
Isu utama yang memicu gelombang kritik adalah tunjangan perumahan DPR sebesar Rp50 juta per bulan, yang disebut hanya berlaku selama setahun, dari Oktober 2024 hingga Oktober 2025.
Tunjangan ini menggantikan fasilitas rumah dinas yang dihapus pemerintah.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa dana tersebut diberikan secara angsuran bulanan dan ditujukan untuk menyewa rumah selama lima tahun masa jabatan anggota dewan.
MEDAN (BITV) Google kembali menghadirkan inovasi terbaru untuk meningkatkan pengalaman pengguna layanan Google Docs. Perusahaan teknolog
Sains & Teknologi
MEDAN (BITV) Harga emas batangan Antam yang dipasarkan melalui Pegadaian kembali mencatatkan kenaikan pada perdagangan hari ini, Sabtu (
Ekonomi
JAKARTA Massa aksi di sekitar Mako Brimob Jalan Kramat Kwitang, arah Senen, Jakarta Pusat, hingga Sabtu pagi masih bertahan dan terus me
Peristiwa
JAKARTA Aksi demonstrasi yang semula bertujuan menyuarakan penolakan terhadap tunjangan anggota DPR dan menuntut keadilan atas wafatnya
Nasional
DENPASAR Menjelang penyelenggaraan konferensi budaya internasional Culture, Heritage, Arts, Narratives, Diplomacy, and Innovations (CHAN
Seni dan Budaya
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada keluarga almarhum Affan Kurniawan,
Nasional
MEDAN (BITV) Dalam sejarah perjalanan kenabian, Nabi Muhammad SAW tidak hanya dikenal sebagai utusan terakhir Allah SWT, tetapi juga seba
Agama
MAKASSAR Aksi solidaritas atas meninggalnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan berubah tragis di Kota Makassar. Pada Jumat malam (29/8
Peristiwa
MEDAN Delapan tersangka tindak pidana korupsi proyek perbaikan dan pembangunan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kab
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) hari ini genap berusia 80 tahun. Sebagai salah satu pilar utama dalam sistem
Nasional