Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
TANGERANG — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa tidak ada jabatan yang bersifat abadi, termasuk posisi presiden sekalipun.
Hal itu disampaikan dalam sambutan pembukaan APKASI Otonomi Expo 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Kamis (28/8).
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengingatkan para pejabat publik, pimpinan lembaga, hingga jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), agar tidak terlena dengan kekuasaan dan menganggap jabatan sebagai milik pribadi.
"Di Indonesia ini tidak ada orang yang tidak bisa digantikan, termasuk Presiden RI. Kalau saya tidak amanah, tidak menjalankan tugas dengan baik, saya pun bisa diganti," tegas Presiden Prabowo di hadapan para kepala daerah yang hadir.
Presiden juga menyoroti praktik pengelolaan di sejumlah BUMN yang menurutnya perlu perbaikan mendasar.
Ia menekankan pentingnya akuntabilitas, serta sikap melayani, bukan merasa berkuasa.
"Ada direksi BUMN merasa seperti raja, seolah perusahaan itu warisan pribadi. Ini tidak boleh terjadi dalam pemerintahan yang bersih," ujarnya.
Lebih lanjut, Prabowo menyinggung mengenai praktik pemberian tantiem atau bonus kepada dewan komisaris BUMN, terutama pada perusahaan yang mengalami kerugian.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak adil di tengah beban ekonomi yang ditanggung rakyat.
"Kalau perusahaan merugi, komisaris tetap dapat bonus? Ini tidak adil. Tantiem itu bonus, istilahnya saja dibuat rumit. Saya katakan, coret! Kalau tidak setuju, silakan mundur. Masih banyak anak muda kompeten yang siap mengabdi," tegas Presiden.
Pidato Prabowo dalam pembukaan APKASI Otonomi Expo 2025 memperlihatkan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Ia menegaskan, semua pemangku kepentingan harus sadar bahwa jabatan adalah amanah, bukan hak milik.
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK