Prabowo Dijadwalkan Hadiri Munas PB IPSI, Isu Ketua Umum 2026–2030 Jadi Sorotan
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) XVI Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (
NASIONAL
JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas resmi menandatangani Surat Keputusan (SK) pengesahan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di bawah kepemimpinan Muhammad Mardiono.
Keputusan ini diambil setelah berkas administrasi yang diajukan kubu Mardiono dinyatakan lengkap dan sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Muktamar ke-9 PPP di Makassar.
"Setelah dilakukan penelitian berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga hasil Muktamar ke-9 di Makassar, yang tidak mengalami perubahan, maka kemarin pagi saya sudah menandatangani SK pengesahan kepengurusan Bapak Mardiono," ujar Supratman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (2/10/2025).Baca Juga:
Penandatanganan SK tersebut dilakukan pada Rabu, 1 Oktober 2025, sekitar pukul 10.00 WIB.
Supratman mengungkapkan, meski dirinya telah menandatangani surat tersebut, ia belum mengetahui apakah pihak PPP sudah mengambil dokumen tersebut dari Kementerian Hukum dan HAM.
"Apakah sudah diambil, saya belum tahu. Karena saya sudah menyerahkan kepada teman-teman di Kementerian Hukum untuk disampaikan. Yang jelas, saya sudah tandatangani SK pengesahan kepengurusan itu," jelasnya.
Keputusan ini sekaligus menjadi titik terang atas konflik dualisme yang sempat melanda internal PPP.
Sebelumnya, partai berlambang Ka'bah itu diwarnai perebutan kursi ketua umum antara dua kubu, yakni kubu Muhammad Mardiono dan kubu Agus Suparmanto.
Kedua belah pihak saling mengklaim kepemimpinan berdasarkan hasil aklamasi yang mereka anggap sah.
Situasi tersebut sempat membuat posisi hukum partai tidak jelas, terutama menjelang proses politik dan persiapan internal partai ke depan.
Kemenkumham menjadikan AD/ART hasil Muktamar ke-9 PPP di Makassar sebagai dasar utama dalam melakukan verifikasi.
Tidak adanya perubahan dalam AD/ART tersebut menjadi landasan kuat bagi kementerian untuk menyatakan kubu Mardiono sah secara administratif.
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) XVI Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memanggil Ketua Pansus Hak Angket Haji DPR 2024, Nusron Wahid, dalam penyidikan kasus dug
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto melantik Andi Rahadian sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kesul
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto melantik sembilan anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 20262031 di Istana Kepresidenan, Jak
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pengucapan sumpah jabatan Liliek Prisbawono Adi sebagai hakim konstitusi di Mahkamah Konst
NASIONAL
BANDA ACEH Direktur AlQur&039an Language Center, Zikran Amnar, mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi ibadah agar tidak terjebak
AGAMA
BINJAI Masyarakat Binjai Utara menghadiri kegiatan reses anggota DPRD Kota Binjai, Arif Jaka Sona, dari Fraksi PDI Perjuangan, di daerah
PEMERINTAHAN
JAKARTA Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait pe
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi penerapan kebijakan work from home
NASIONAL