Bedah Gugatan Pendidikan Gibran di MK, Gatot Nurmantyo Yakini Ditolak: Hakim Masih Lihat Sinyal Istana
JAKARTA Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyampaikan analisis mengenai gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Preside
POLITIK
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memanggil Ketua Pansus Hak Angket Haji DPR 2024, Nusron Wahid, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji. KPK menyatakan saat ini masih fokus memeriksa biro penyelenggara haji.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan terhadap PIHK (penyelenggara ibadah haji khusus) menjadi prioritas untuk mengungkap alur distribusi kuota.
"Ya, kami fokus dulu untuk pemeriksaan PIHK," kata Budi kepada wartawan, Jumat (10/4/2026).Baca Juga:
KPK saat ini mendalami distribusi 10.000 kuota haji khusus yang berasal dari tambahan 20.000 kuota haji pada 2024. Dari total tersebut, pembagiannya masing-masing 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.
Penyidik juga menelusuri mekanisme penjualan kuota di lapangan, termasuk adanya dugaan praktik keberangkatan tanpa antrean atau dikenal dengan istilah T0.
"Bagaimana mekanisme di lapangan terkait penjualan kuota, kemudian bagaimana pengisiannya sehingga ada yang T0 padahal harusnya antre," jelas Budi.
Meski begitu, KPK tidak menutup kemungkinan akan memanggil pihak lain, termasuk DPR RI, jika ditemukan keterkaitan dalam konstruksi perkara.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus ini, di antaranya mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.
Berdasarkan hasil audit BPK, kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp622 miliar. KPK juga telah menahan para tersangka, termasuk Yaqut yang sempat menjalani tahanan rumah sebelum kembali ditahan di rutan KPK.
Kasus ini terus berkembang, dengan KPK membuka peluang adanya pihak lain yang terlibat, termasuk dari unsur biro haji maupun pihak terkait lainnya.*
(an/dh)
JAKARTA Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyampaikan analisis mengenai gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Preside
POLITIK
DELI SERDANG Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama pemerintah kabupaten/kota dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Su
KESEHATAN
MEDAN Seorang pria berinisial Tenang Simanungkalit (32) yang mengaku sebagai wartawan diduga menganiaya pemilik tempat usaha di kawasan Ja
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH SINGKIL Sebanyak 21 penumpang Kapal Motor (KM) Anugerah Jaya berhasil dievakuasi setelah kapal mengalami gangguan mesin di perairan A
PERISTIWA
MEDAN Pengamat pelayanan publik Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr Adhar Hakim, menyayangkan sikap Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Politisi PDIP Mohamad Guntur Romli menyindir Presiden ke7 RI Joko Widodo setelah menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Sol
POLITIK
PANGKALPINANG Satuan Lapangan (Satlap) Tri Cakti mengamankan 39 kampil pasir timah kering dengan estimasi berat sekitar 1.560 kilogram ata
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Utara mencatat kinerja Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRBPRS
EKONOMI
BOGOR Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengungkap identitas penghuni bangun
NASIONAL
DAIRI Aiptu Herbin Silaen, anggota Polres Dairi, meninggal dunia setelah membantu mengevakuasi seorang anak berusia 4 tahun yang terjebak
PERISTIWA