Komnas HAM Selidiki Ancaman Digital terhadap 12 Saksi Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tengah melakukan penyelidikan terkait laporan indikasi ancaman yang diterima 12 o
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa partainya tidak memiliki tradisi politik sebagai oposisi pemerintah.
Hal tersebut ia sampaikan saat membuka pendidikan dan pelatihan kader muda Golkar yang digelar Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (3/10/2025).
"Kita enggak punya budaya oposisi," kata Bahlil di hadapan para peserta diklat.Baca Juga:
Menurut Bahlil, sejak awal berdirinya, Partai Golkar dirancang sebagai kekuatan politik untuk membantu jalannya pemerintahan, bukan untuk menentangnya.
"Esensi Golkar adalah sebagai instrumen politik yang mendukung pemerintah. Sejak dulu, Golkar dibentuk untuk membantu pemerintahan berjalan, bukan menjadi lawan politik," ujarnya.
Bahlil juga menyoroti konsistensi Partai Golkar yang selama ini hampir selalu menjadi bagian dari kabinet pemerintahan, tanpa melihat siapa presidennya.
"Sepanjang sejarah, Golkar selalu ada di kabinet. Tidak ada satupun ketua umum Golkar yang menjadi presiden atau wakil presiden, karena memang orientasi kita bukan pada posisi puncak itu, tapi pada karya dan kontribusi," jelasnya.
Dalam nada bercanda, Bahlil mengibaratkan Partai Golkar sebagai Teh Botol Sosro, produk yang cocok dengan semua jenis makanan, menggambarkan fleksibilitas Golkar dalam berkoalisi dengan siapa pun demi stabilitas dan pembangunan.
"Artinya, siapa pun presidennya, anggota kabinetnya harus dari Golkar. Karena karya kekaryaan itu di situ," tegasnya.
Menariknya, Bahlil juga menyinggung nasib Ketua Umum Partai Golkar yang pernah mencoba mengambil sikap oposisi terhadap pemerintah.
Ia menyebut langkah tersebut tidak pernah berumur panjang.
"Begitu Ketua Umum Golkar mau oposisi, ya lewat barang itu. Tunggu hari saja. Sudah terjadi berkali-kali. Coba-coba saja, coba," kata Bahlil dengan nada serius namun santai.
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tengah melakukan penyelidikan terkait laporan indikasi ancaman yang diterima 12 o
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) menangkap seorang bandar dan dua kurir narkoba di Kelurahan Tanah Seribu,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Linimasa media sosial X ramai membahas isu pemadaman listrik global yang disebut akan terjadi pada Kamis (2/4/2026). Informasi i
EKONOMI
MANDAILING NATAL Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Ny. Yupri Ast
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi III DPR RI akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk mengonfirmasi penanganan perkara terdakwa kasus korupsi vi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keputusan K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menuntut investigasi cepat, transparan, dan komprehensif atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sebanyak 10.000 warga Kota Medan akan mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 200.000 per bulan melalui Program Keluarga Harapan (PK
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pakar digital dan forensik sekaligus tersangka pencemaran nama baik terkait isu ijazah Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi), Rismo
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) memastikan langkah banding atas vonis terhadap Fandi Ramadhan, terkait kasus narkob
HUKUM DAN KRIMINAL