LAMPUNG– Puluhan aktivis dari Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi untuk Demokrasi (GRADASI) menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Kamis (9/10/2025).
Dalam aksi tersebut, para aktivis mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk menindaklanjuti dugaan praktik korupsi sistematis dan masif di dua instansi strategis Pemerintah Provinsi Lampung, yakni Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DKPTPH).
Koordinator Lapangan GRADASI, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa indikasi penyimpangan anggaran tahun 2024 di kedua dinas tersebut tidak bisa dianggap remeh.Baca Juga:
Hasil investigasi GRADASI menunjukkan sejumlah kejanggalan di DKP Lampung, di antaranya belanja hibah barang kepada badan dan lembaga sosial senilai Rp876,8 juta yang dikerjakan pihak berinisial BK, serta belanja hibah pakan dan benih ikan nila dan lele senilai Rp369 juta oleh CV DLP.
Temuan serupa terjadi di DKPTPH Provinsi Lampung, dengan dugaan ketimpangan dan manipulasi data pada beberapa kegiatan, total anggaran mencapai Rp8,9 miliar.
Indikasi penyalahgunaan anggaran meliputi belanja bahan kimia dan pupuk organik senilai Rp3,6 miliar oleh CV LL dan CV PSB, belanja makanan rapat Rp1,03 miliar, sewa gedung Rp932 juta, serta belanja hibah jasa Rp430 juta.
"Dugaan ini menunjukkan adanya pola penyalahgunaan anggaran publik yang dilakukan secara sistematis. Kami meminta Kejati Lampung segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait," tegas Wahyu.
GRADASI menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga aparat penegak hukum bertindak transparan dan profesional, guna menegakkan supremasi hukum di Bumi Ruwa Jurai.*
DEPOK Artis sekaligus pengusaha Pablo Benua bersama sang istri, Rey Utami, memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Depok dalam kasus du
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) resmi menahan RS, mantan Kepala Cabang Pratama Komersil Belawan PT Biro Klasifikasi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Majelis Komisi Informasi Pusat (KIP) menggelar sidang perdana sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pengamat Kebijakan Pu
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) bersama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) menggugat
Hukum dan Kriminal
MERANGIN Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 4,1 mengguncang Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, pada Senin (13/10) malam.adsense Gem
Peristiwa
JAKARTA Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa penanganan korban penyalahgunaan narkotika kini mengedep
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyambut positif rencana investasi yang akan dilakukan oleh Pemerint
Ekonomi
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat (SR) sebagai salah satu strategi
Pendidikan
BINJAI Keberhasilan Kota Binjai dalam mencapai cakupan 100 imunisasi anak berstatus Zero Dose mendapat apresiasi dari Tim Penggerak Pem
Kesehatan
JAKARTA Subdit Remaja, Anak, dan Wanita (Renakta) Ditreskrimum Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Disc Jockey (DJ) Panda
Entertainment
