BANDAR LAMPUNG – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Lampung menyatakan dukungan terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung.
Dukungan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN, Diah Dharma Yanti, dalam rapat paripurna pembahasan Raperda, Kamis (9/10/2025).
"Fraksi Partai Amanat Nasional menyambut baik tiga Raperda prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung yang menunjukkan profesionalitas dan kesungguhan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya," ujar Diah.Baca Juga:
Adapun tiga Raperda yang dimaksud meliputi:
- Perubahan bentuk hukum PD Bank Pembangunan Daerah Lampung menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Lampung.
- Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Wahana Raharja menjadi PT Wahana Raharja.
- Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar 12 Tahun.
Diah menjelaskan, pembentukan Raperda tersebut merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan sesuai prinsip otonomi serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Terkait transformasi Bank Lampung dan Wahana Raharja menjadi Perseroan Daerah (Perseroda), Fraksi PAN menilai langkah itu akan meningkatkan efisiensi, tata kelola, serta profesionalisme dua BUMD tersebut agar lebih optimal dalam memberikan pelayanan publik sekaligus mencetak keuntungan bagi daerah.
"Perubahan ini akan membuat BUMD lebih mandiri, efisien, dan kompetitif. Bentuk Perseroda memungkinkan pengelolaan bisnis dan permodalan yang lebih fleksibel serta meningkatkan daya saing," jelas Diah.
Menurut Fraksi PAN, perubahan status badan hukum ini juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.
Transformasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kemandirian operasional, meningkatkan profesionalisme, dan membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, terhadap Raperda yang mencabut Perda Wajib Belajar 12 Tahun, Fraksi PAN meminta agar kebijakan tersebut ditinjau kembali secara menyeluruh.*
"Peraturan daerah itu merupakan payung hukum penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun di Provinsi Lampung. Karena itu, kami merekomendasikan agar pemerintah mengkaji ulang rencana pencabutannya," tegas Diah.
Diah menambahkan, sektor pendidikan adalah fondasi pembangunan bangsa dan menjadi kunci dalam upaya memberantas kebodohan serta kemiskinan.
MEDAN DPW Partai NasDem Sumatera Utara mendesak pemerintah dan Kepolisian Republik Indonesia segera mengungkap jaringan mafia perambah h
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M, memaparkan kondisi terdampak bencana banjir di Provinsi Aceh. Sebanyak
PERISTIWA
BANDA ACEH Pepatah lama Lolos dari mulut harimau masuk ke mulut buaya terasa pas bagi warga Banda Aceh dan Aceh Besar. Setelah beberap
EKONOMI
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani angkat suara terkait desakan publik agar DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut akar ma
NASIONAL
MEDAN Piala Dunia 2026 semakin mendekat. Hanya tujuh bulan menjelang turnamen sepak bola terbesar di dunia itu dimulai pada 11 Juni hing
OLAHRAGA
BANDA ACEH Pemulihan pasokan listrik di Aceh terus dikebut setelah 12 tower transmisi tegangan tinggi runtuh diterjang banjir bandang pa
PERISTIWA
NAGAN RAYA Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, memastikan Pemerintah Aceh akan mempercepat pembangunan satu unit jembatan pada ruas jalan prov
PERISTIWA
BENER MERIAH Lebih dari sepekan setelah banjir bandang dan longsor melanda Kabupaten Bener Meriah, Aceh, sebanyak 46.611 warga masih ter
PERISTIWA
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat penanganan infrastruktur jalan nasional di Aceh setelah banjir bandang dan tanah longsor
PERISTIWA
LANGKAT Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik terdampak banjir di Kecamata
PERISTIWA
