Dana Transfer Dipangkas Rp583 Miliar, Pemprov Lampung Lakukan Efisiensi Ketat

BANDAR LAMPUNG— Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung akan menerapkan langkah efisiensi anggaran pada sejumlah pos belanja barang dan jasa menyusul adanya potensi pemangkasan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan efisiensi tersebut akan difokuskan pada pos-pos belanja yang dinilai tidak krusial dan masih dapat digantikan dengan alternatif lain.

"Pasti kita melakukan penghematan dari sisi pos-pos belanja yang sifatnya tidak terlalu krusial atau masih bisa tergantikan. Misalnya, kegiatan rapat bisa dilakukan secara lebih sederhana," ujar Marindo di Bandar Lampung, Kamis (9/10/2025).

Baca Juga:

• Dana Transfer Dipangkas, Lucky Hakim Pastikan Pembangunan Indramayu Tetap Jalan

Menurutnya, pemerintah daerah akan memaksimalkan fungsi dan pemanfaatan aset milik pemerintah untuk menunjang kegiatan pemerintahan, sekaligus menekan pengeluaran yang bersifat konsumtif.

"Perjalanan dinas akan dikurangi dan disederhanakan melalui rapat daring. Belanja makan-minum kegiatan juga akan dihitung sesuai kebutuhan," tambahnya.

Marindo memastikan bahwa Provinsi Lampung termasuk dalam daftar daerah yang mengalami pemangkasan dana transfer pada APBN 2026, dengan nilai mencapai Rp583 miliar. Meski demikian, ia menegaskan Pemprov Lampung telah siap menghadapi kebijakan tersebut.

"Kami sudah mendapatkan simulasi pemangkasan TKD. Karena pemerintah daerah sudah terbiasa dengan kondisi efisiensi anggaran sebelumnya, maka ke depan kami harus lebih hemat lagi," ujarnya.

Ia menjelaskan, pemotongan dana transfer berdampak pada penyesuaian pos belanja daerah. Oleh karena itu, anggaran Pemprov Lampung akan difokuskan pada program prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD, antara lain pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan sektor pertanian, pengembangan pariwisata, serta sektor pendidikan dan kesehatan.

"Belanja daerah akan tetap berfokus pada program yang mendukung pelayanan publik, termasuk pendidikan gratis dan layanan kesehatan," kata Marindo.

Selain itu, Pemprov Lampung juga akan melakukan penghitungan ulang kas daerah untuk memastikan pemangkasan dana transfer tidak mengganggu keberlanjutan program-program prioritas.

"Kami akan menghitung kembali kondisi kas daerah agar target pembangunan tetap bisa tercapai dengan sumber keuangan yang terbatas, namun hasilnya tetap maksimal," tuturnya.

Sebelumnya, realisasi penyerapan TKD untuk Provinsi Lampung hingga Agustus 2025 tercatat mencapai Rp15,6 triliun atau 67,64 persen dari pagu total sebesar Rp23,09 triliun.

Realisasi tersebut terdiri dari dana bagi hasil sebesar Rp410,42 miliar, dana alokasi umum Rp9,94 triliun, dana transfer khusus Rp3,33 triliun, dana desa Rp1,8 triliun, serta insentif fiskal Rp85,77 miliar.*