JAKARTA – Kritik mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, terhadap praktik bagi-bagi jabatan di pemerintahan menuai reaksi keras dari sejumlah kalangan, termasuk dari Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus.
Dalam pernyataannya, Bestari menyebut bahwa Anies tak pantas menyuarakan kritik tersebut, mengingat rekam jejaknya saat memimpin Jakarta yang juga melakukan hal serupa, terutama melalui pengangkatan sejumlah orang dekatnya ke dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
"Kan setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Dulu waktu beliau (Anies) menjabat, juga memasukkan orang-orangnya ke TGUPP. Jadi jangan seolah-olah sekarang jadi paling bersih," ujar Bestari kepada wartawan, Sabtu (11/10/2025).Baca Juga:
Lebih lanjut, Bestari mengungkapkan bahwa hingga kini masih ada beberapa orang dekat Anies yang "bercokol" di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, meskipun mereka bukan pegawai negeri sipil (non-PNS).
"Bahkan sampai hari ini masih ada orang-orang beliau di DKI. Yang non-PNS, berbagai macam bentuknya. Jadi jangan menepuk air di dulang, nanti terpercik ke wajah sendiri," sindirnya.
Sebelumnya, Anies menyampaikan kritik soal praktik bagi-bagi jabatan saat menghadiri Dialog Kebangsaan Gerakan Rakyat Indonesia di Hotel UTC, Kota Semarang, Rabu (8/10).
Dalam pidatonya, Anies menyebut bahwa jabatan di pemerintahan kini cenderung diperlakukan sebagai sumber pendapatan dan sarana mencari keuntungan pribadi.
"Hari ini kita menyaksikan bagaimana jabatan dipandang sebagai pendapatan. Jabatan dipandang sebagai kegiatan mencari keuntungan," tegas Anies.
Ia menambahkan bahwa praktik semacam ini tidak boleh dibiarkan menjadi kebiasaan dalam sistem pemerintahan.
Menurutnya, di balik layar kekuasaan ada transaksi politik yang tak terlihat publik namun berbahaya bagi integritas negara.
Anies juga menyerukan pentingnya mengembalikan sistem meritokrasi dalam birokrasi, di mana penempatan posisi didasarkan pada kompetensi dan prestasi, bukan koneksi atau kedekatan personal.
"Kembalikan meritokrasi di dalam pemerintahan. Posisi diberikan kepada yang berprestasi, bukan karena koneksi," ujar Anies.
DEPOK Artis sekaligus pengusaha Pablo Benua bersama sang istri, Rey Utami, memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Depok dalam kasus du
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) resmi menahan RS, mantan Kepala Cabang Pratama Komersil Belawan PT Biro Klasifikasi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Majelis Komisi Informasi Pusat (KIP) menggelar sidang perdana sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pengamat Kebijakan Pu
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) bersama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) menggugat
Hukum dan Kriminal
MERANGIN Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 4,1 mengguncang Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, pada Senin (13/10) malam.adsense Gem
Peristiwa
JAKARTA Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa penanganan korban penyalahgunaan narkotika kini mengedep
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyambut positif rencana investasi yang akan dilakukan oleh Pemerint
Ekonomi
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat (SR) sebagai salah satu strategi
Pendidikan
BINJAI Keberhasilan Kota Binjai dalam mencapai cakupan 100 imunisasi anak berstatus Zero Dose mendapat apresiasi dari Tim Penggerak Pem
Kesehatan
JAKARTA Subdit Remaja, Anak, dan Wanita (Renakta) Ditreskrimum Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Disc Jockey (DJ) Panda
Entertainment
