Program Strategis Bukan Sekadar Janji:Krisis Kepercayaan dan Urgensi Peran Polri

JAKARTA– Satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi etalase penting untuk mengukur arah kebijakan dan kemampuan rezim dalam merespons aspirasi publik. Di tengah derasnya tekanan sosial dan politik, keberhasilan agenda strategis nasional—termasuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG)—ditentukan oleh seberapa sigap pemerintah menutup celah krisis, termasuk krisis kepercayaan terhadap institusi negara.

Dalam konteks ini, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dinilai sebagai sektor strategis yang harus dilibatkan bukan hanya sebagai penjaga stabilitas, namun sebagai penggerak utama akuntabilitas publik. Melibatkan Polri dalam implementasi program strategis nasional seperti MBG dinilai semakin relevan di tengah berbagai persoalan yang mencuat.

Warisan pemerintahan sebelumnya tidak ringan.

Baca Juga:

• Polda Aceh dan BBPOM Perkuat Sinergi Awasi Peredaran Obat dan Makanan Ilegal

Salah satu beban terbesar yang kini diemban pemerintahan Prabowo adalah krisis kepercayaan publik yang terakumulasi dari lemahnya akuntabilitas, dugaan penyalahgunaan kekuasaan, dan buruknya tata kelola pemerintahan.

Tagar #resetIndonesia serta daftar 17+8

Tuntutan Rakyat menjadi simbol desakan publik atas reformasi sistemik.

Setidaknya, terdapat dua tantangan krusial bagi pemerintahan saat ini:

Perbaikan tata kelola dan kebijakan agar tidak lagi elitis dan eksklusif.

Pemulihan integritas dan supremasi hukum sebagai fondasi negara demokratis.

Gagal menjawab dua hal ini, berarti gagal pula mengeksekusi Asta Cita yang menjadi pijakan arah pembangunan lima tahun ke depan.

Program Makan Bergizi Gratis sejatinya merupakan kebijakan ambisius dengan dampak luas di masyarakat.

Namun program ini tengah menjadi sorotan tajam akibat 5.626 kasus keracunan yang tersebar di puluhan kota dan kabupaten di 16 provinsi, serta dugaan korupsi anggaran yang kini tengah diselidiki lembaga antirasuah.

Desakan publik agar program MBG dievaluasi bahkan dihentikan sementara menjadi alarm keras.

Ini bukan sekadar soal kualitas makanan atau pengadaan logistik, melainkan menyangkut ketiadaan sistem pengawasan menyeluruh dan akuntabel.

Di sinilah Polri seharusnya memainkan peran strategis—bukan semata sebagai aparat keamanan, tetapi sebagai mitra aktif dalam pengawasan, deteksi dini, hingga penegakan hukum
Pemerintah perlu menjadikan Polri sebagai bagian integral dari pelaksanaan program strategis nasional, dengan dua fungsi utama:

- Early Warning System
Polri memiliki infrastruktur intelijen, satuan kerja anti-korupsi, dan jejaring pengawasan di berbagai level.

Dengan optimalisasi fungsi ini, potensi penyimpangan seperti pengadaan fiktif, mark-up anggaran, hingga kelalaian distribusi bisa dicegah sejak awal.

- Supremasi Hukum dan Penegakan Humanis
Dalam konteks krisis kepercayaan, Polri perlu tampil sebagai lembaga penegak hukum yang tidak hanya tegas terhadap pelaku korupsi, tetapi juga menjunjung tinggi hak-hak sipil, termasuk kebebasan berpendapat.

Pelibatan Polri harus diarahkan pada pendekatan restoratif dan humanis, bukan semata represif.

Namun demikian, peran strategis Polri hanya dapat terwujud jika institusi ini juga menjalani reformasi internal secara menyeluruh.

Dorongan untuk melibatkan Polri dalam agenda strategis pemerintah harus diiringi dengan reformasi kultural di tubuh Polri itu sendiri. Hal ini mencakup:

Akuntabilitas internal, melalui penguatan fungsi pengawasan seperti Propam dengan independensi dan sumber daya memadai untuk menindak pelanggaran etik, termasuk di level pimpinan.

Kolaborasi eksternal, dengan membuka ruang kerja sama lintas lembaga, termasuk KPK, Kejaksaan, Ombudsman, hingga wacana pembentukan Komisi Reformasi Polri Independen untuk transformasi jangka panjang.

Polri perlu menggeser perannya dari lembaga koersif menjadi fasilitator keadilan dan pelayan publik yang humanis.

Tanpa transformasi ini, pelibatan Polri dalam program nasional justru akan kontraproduktif dan memperbesar resistensi publik.

Menakar keberhasilan pemerintahan Prabowo tidak bisa hanya dilihat dari sejauh mana program berjalan, tetapi seberapa dalam kepercayaan publik mampu dipulihkan dan dijaga.

Dalam konteks ini, Polri bukan hanya alat keamanan, tetapi harus menjadi pilar strategis untuk memastikan bahwa program pemerintah berjalan dengan aman, bersih, dan adil.

Ke depan, keterlibatan Polri secara aktif, akuntabel, dan humanis dalam pelaksanaan program strategis seperti MBG, menjadi indikator penting dalam menilai apakah rezim ini mampu mengelola kepercayaan dan mewujudkan janji politiknya.

Polda Aceh dan BBPOM Perkuat Sinergi Awasi Peredaran Obat dan Makanan Ilegal

Langgar KUHAP? Kuasa Hukum Tak Diberi Akses Dampingi Aktivis yang Ditahan

Dari UNMUHA ke UAD, Muhammadiyah Aceh Perluas Sayap Dunia Pendidikan

Bimtek di Luar Kota, Anggaran Membengkak: Siapa Diuntungkan?

Bukan Sekadar Tugas Keamanan, Mahasiswa UIN Ar-Raniry Dapat Uluran Tangan dari Polda Aceh

Prakiraan Cuaca Bali 12 Oktober 2025: Denpasar dan Karangasem Cenderung Cerah!