JAKARTA – Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, menyoroti struktur Kabinet Merah Putih (KMP) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai semakin gemuk menjelang satu tahun masa pemerintahan.
Menurut Lili, langkah penambahan kementerian dan posisi wakil menteri justru menimbulkan kesan politik transaksional yang kuat, bukan demi peningkatan efektivitas birokrasi.
"Sudah banyak masukan agar komposisi kabinet yang gemuk ini ditinjau ulang, alih-alih terus menambah jumlah kementerian dan posisi wakil menteri," ujarnya kepada wartawan, Minggu (12/10/2025).Baca Juga:
Ia menilai, publik kian menaruh kecurigaan bahwa pengisian jabatan dalam kabinet lebih didorong oleh motif politik dan loyalitas, ketimbang kebutuhan pemerintahan yang rasional.
"Kesan yang muncul seolah posisi-posisi itu dijadikan alat akomodasi politik untuk menjaga dukungan koalisi di DPR, atau karena kedekatan personal dengan penguasa," tambahnya.
Lili juga mengingatkan bahwa struktur pemerintahan yang terlalu besar berpotensi membebani keuangan negara. Dengan banyaknya posisi menteri, wakil menteri, serta pejabat tinggi lainnya, belanja pegawai dan biaya operasional otomatis meningkat.
"Setiap tambahan jabatan berarti tambahan anggaran, fasilitas, dan tunjangan. Ini bisa menekan ruang fiskal negara yang saat ini sedang ketat," jelasnya.
Selain itu, ia menilai kabinet gemuk berisiko menimbulkan tumpang tindih fungsi antar kementerian, yang justru memperlambat pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.
"Inefisiensi birokrasi menjadi risiko nyata. Terlalu banyak lembaga dengan fungsi serupa membuat koordinasi sulit dan eksekusi kebijakan tidak efektif," tukasnya.
Di sisi lain, Sekretariat Kabinet (Setkab) dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa penambahan struktur di Kabinet Merah Putih bertujuan untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan anggaran pemerintah, agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.
Sebelumnya, pada Rabu (1/10/2025), Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, membahas efektivitas anggaran kementerian dan program strategis nasional.
Dalam rapat tersebut, pemerintah menegaskan setiap kementerian harus mampu memaksimalkan daya serap anggaran sesuai target. Apabila tidak memenuhi target, anggaran akan dialihkan ke program lain yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
DEPOK Artis sekaligus pengusaha Pablo Benua bersama sang istri, Rey Utami, memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Depok dalam kasus du
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) resmi menahan RS, mantan Kepala Cabang Pratama Komersil Belawan PT Biro Klasifikasi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Majelis Komisi Informasi Pusat (KIP) menggelar sidang perdana sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pengamat Kebijakan Pu
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) bersama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) menggugat
Hukum dan Kriminal
MERANGIN Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 4,1 mengguncang Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, pada Senin (13/10) malam.adsense Gem
Peristiwa
JAKARTA Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa penanganan korban penyalahgunaan narkotika kini mengedep
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyambut positif rencana investasi yang akan dilakukan oleh Pemerint
Ekonomi
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat (SR) sebagai salah satu strategi
Pendidikan
BINJAI Keberhasilan Kota Binjai dalam mencapai cakupan 100 imunisasi anak berstatus Zero Dose mendapat apresiasi dari Tim Penggerak Pem
Kesehatan
JAKARTA Subdit Remaja, Anak, dan Wanita (Renakta) Ditreskrimum Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Disc Jockey (DJ) Panda
Entertainment
