Menohok! Peneliti BRIN Ungkap Risiko di Balik Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran

JAKARTA – Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, menyoroti struktur Kabinet Merah Putih (KMP) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai semakin gemuk menjelang satu tahun masa pemerintahan.

Menurut Lili, langkah penambahan kementerian dan posisi wakil menteri justru menimbulkan kesan politik transaksional yang kuat, bukan demi peningkatan efektivitas birokrasi.

"Sudah banyak masukan agar komposisi kabinet yang gemuk ini ditinjau ulang, alih-alih terus menambah jumlah kementerian dan posisi wakil menteri," ujarnya kepada wartawan, Minggu (12/10/2025).

Baca Juga:

• Program Strategis Bukan Sekadar Janji:Krisis Kepercayaan dan Urgensi Peran Polri

Ia menilai, publik kian menaruh kecurigaan bahwa pengisian jabatan dalam kabinet lebih didorong oleh motif politik dan loyalitas, ketimbang kebutuhan pemerintahan yang rasional.

"Kesan yang muncul seolah posisi-posisi itu dijadikan alat akomodasi politik untuk menjaga dukungan koalisi di DPR, atau karena kedekatan personal dengan penguasa," tambahnya.

Lili juga mengingatkan bahwa struktur pemerintahan yang terlalu besar berpotensi membebani keuangan negara. Dengan banyaknya posisi menteri, wakil menteri, serta pejabat tinggi lainnya, belanja pegawai dan biaya operasional otomatis meningkat.

"Setiap tambahan jabatan berarti tambahan anggaran, fasilitas, dan tunjangan. Ini bisa menekan ruang fiskal negara yang saat ini sedang ketat," jelasnya.

Selain itu, ia menilai kabinet gemuk berisiko menimbulkan tumpang tindih fungsi antar kementerian, yang justru memperlambat pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.

"Inefisiensi birokrasi menjadi risiko nyata. Terlalu banyak lembaga dengan fungsi serupa membuat koordinasi sulit dan eksekusi kebijakan tidak efektif," tukasnya.

Di sisi lain, Sekretariat Kabinet (Setkab) dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa penambahan struktur di Kabinet Merah Putih bertujuan untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan anggaran pemerintah, agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.

Sebelumnya, pada Rabu (1/10/2025), Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, membahas efektivitas anggaran kementerian dan program strategis nasional.

Dalam rapat tersebut, pemerintah menegaskan setiap kementerian harus mampu memaksimalkan daya serap anggaran sesuai target. Apabila tidak memenuhi target, anggaran akan dialihkan ke program lain yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.

Meski demikian, Lili Romli menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap komposisi kabinet, agar efektivitas pemerintahan tidak dikorbankan demi stabilitas politik semata.

"Pemerintah seharusnya menyeimbangkan kepentingan politik dan efisiensi birokrasi. Kabinet yang ramping tapi solid jauh lebih efektif daripada gemuk namun lamban," tutupnya.*

(vo/mt)

Fenomena Bola Api dan Dentuman di Cirebon, BRIN: Meteor Besar Jatuh di Laut Jawa

BRIN Dorong Inovasi Digital untuk Tingkatkan Akses Pendidikan Astronomi di Indonesia

Deddy Corbuzier Buka Suara Soal Isu Perceraian: “Gue Enggak Peduli, Emang Enggak Ada Gugatan!”

Yang Sudah Diketahui soal Kasus Cesium-137 di Cikande: Dari Penolakan Udang hingga Dekontaminasi

Operasi Tanpa Dokter di Ruangan? BRIN Kini Kembangkan Robot Bedah Jarak Jauh

Daftar Instansi Sepi Peminat di CPNS 2024, Bisa Jadi Pilihan Tahun Depan!