JAKARTA – Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, menyoroti struktur Kabinet Merah Putih (KMP) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai semakin gemuk menjelang satu tahun masa pemerintahan.
Menurut Lili, langkah penambahan kementerian dan posisi wakil menteri justru menimbulkan kesan politik transaksional yang kuat, bukan demi peningkatan efektivitas birokrasi.
"Sudah banyak masukan agar komposisi kabinet yang gemuk ini ditinjau ulang, alih-alih terus menambah jumlah kementerian dan posisi wakil menteri," ujarnya kepada wartawan, Minggu (12/10/2025).Baca Juga:
Ia menilai, publik kian menaruh kecurigaan bahwa pengisian jabatan dalam kabinet lebih didorong oleh motif politik dan loyalitas, ketimbang kebutuhan pemerintahan yang rasional.
"Kesan yang muncul seolah posisi-posisi itu dijadikan alat akomodasi politik untuk menjaga dukungan koalisi di DPR, atau karena kedekatan personal dengan penguasa," tambahnya.
Lili juga mengingatkan bahwa struktur pemerintahan yang terlalu besar berpotensi membebani keuangan negara. Dengan banyaknya posisi menteri, wakil menteri, serta pejabat tinggi lainnya, belanja pegawai dan biaya operasional otomatis meningkat.
"Setiap tambahan jabatan berarti tambahan anggaran, fasilitas, dan tunjangan. Ini bisa menekan ruang fiskal negara yang saat ini sedang ketat," jelasnya.
Selain itu, ia menilai kabinet gemuk berisiko menimbulkan tumpang tindih fungsi antar kementerian, yang justru memperlambat pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.
"Inefisiensi birokrasi menjadi risiko nyata. Terlalu banyak lembaga dengan fungsi serupa membuat koordinasi sulit dan eksekusi kebijakan tidak efektif," tukasnya.
Di sisi lain, Sekretariat Kabinet (Setkab) dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa penambahan struktur di Kabinet Merah Putih bertujuan untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan anggaran pemerintah, agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.
Sebelumnya, pada Rabu (1/10/2025), Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, membahas efektivitas anggaran kementerian dan program strategis nasional.
Dalam rapat tersebut, pemerintah menegaskan setiap kementerian harus mampu memaksimalkan daya serap anggaran sesuai target. Apabila tidak memenuhi target, anggaran akan dialihkan ke program lain yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
Meski demikian, Lili Romli menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap komposisi kabinet, agar efektivitas pemerintahan tidak dikorbankan demi stabilitas politik semata.
"Pemerintah seharusnya menyeimbangkan kepentingan politik dan efisiensi birokrasi. Kabinet yang ramping tapi solid jauh lebih efektif daripada gemuk namun lamban," tutupnya.*
(vo/mt)
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri terus mendalami kasus dugaan penyalahgunaan gas nitrous oxide (N2O) bermerek Whip
ENTERTAINMENT
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Grati
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defis
EKONOMI
JAKARTA Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Keluarga Minang (DPW IKM) Riau melaporkan Permadi Arya atau Abu Janda ke Polda Riau, Sabtu, 30 Mei
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Aktivitas ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera U
NASIONAL
MEDAN Keluarga korban kasus pembunuhan anak di Medan, MHS (15), menyatakan kecewa atas putusan Pengadilan Tinggi Militer I Medan yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pelatih Timnas U19 Indonesia Nova Arianto meyakinkan, seluruh pemain Timnas U19 Indonesia sudah dalam kondisi siap menghadapi My
OLAHRAGA
BADUNG Kementerian Pariwisata menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat justru dapat membuka peluang peningkatan
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik yang disebut sebagai politik outsourcing dalam kasus yang menjerat
HUKUM DAN KRIMINAL
