TAPANULI SELATAN– Suasana di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tapanuli Selatan memanas pada Selasa (14/10/2025) saat puluhan massa dari perkumpulan Waktu Indonesia Bergerak (WIB) menggelar aksi unjuk rasa.
Massa menuntut aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan praktik monopoli proyek di lingkungan Dinkes yang disebut melibatkan oknum pejabat dan pihak dekat Bupati Tapsel.
Koordinator WIB Tapsel, Burhanuddin Hutasuhut, dalam orasinya menyampaikan dugaan adanya pembagian proyek secara tidak adil oleh Sekretaris Dinkes Tapsel kepada seorang kontraktor bernama Gong Matua Raja Nasution, yang disebut sebagai tim sukses Bupati Tapsel pada Pilkada 2024 lalu.Baca Juga:
"Kami menduga ada permainan kotor di Dinas Kesehatan. Proyek yang seharusnya dibagikan secara merata kepada para kontraktor lokal, justru dikuasai oleh satu pihak yang punya kedekatan politik dengan kepala daerah," tegas Burhanuddin.
Ia menilai tindakan tersebut menyalahi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang mengatur prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan persaingan sehat dalam proses pengadaan.
WIB mendesak Kejaksaan Negeri dan Polres Tapanuli Selatan agar segera menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut.
"Jika benar ada indikasi intervensi politik dalam pembagian proyek, maka ini sudah mencederai semangat reformasi birokrasi dan mencoreng integritas pemerintahan daerah," tambah Burhanuddin.
Aksi unjuk rasa yang mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian itu menarik perhatian pegawai dan masyarakat sekitar kantor Dinkes. Massa membawa spanduk dan poster bernada kecaman, antara lain bertuliskan "Usut Mafia Proyek Dinkes Tapsel" dan "Bupati Harus Tegas Bersihkan Pejabat Bermain Proyek".
Perwakilan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, melalui Staf Ahli Bupati Bidang Organisasi dan Pemerintahan, Ali Akbar Hutasuhut, menemui massa dan menegaskan bahwa aspirasi WIB akan disampaikan kepada Bupati Tapsel untuk ditindaklanjuti.
"Kami menerima aspirasi rekan-rekan WIB dan akan menyampaikannya kepada pimpinan. Pemerintah daerah tentu mendukung setiap langkah pengawasan publik yang konstruktif," kata Ali Akbar.
Hingga berita ini diturunkan, Dinkes Tapanuli Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.
Sementara itu, Burhanuddin menegaskan bahwa WIB akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi tegaknya keadilan dan bersihnya birokrasi di Tapanuli Selatan.*
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya penggunaan data resmi dari Badan Pusat Stat
Ekonomi
JAKARTA Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengkritik Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait gaya komunikasi po
Politik
BATU BARA Bupati Batu Bara, Bapak H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., bersama Wakil Bupati Batu Bara, Bapak Syafrizal, S.E., M.AP., mela
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penolakannya terhadap penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (A
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyatakan komitmen dan kesiapan Pemerintah Provinsi Sumut untuk mendukung serta me
Nasional
NUNUKAN PT Pertamina EP (PEP) Tarakan Field terus menunjukkan komitmennya dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Tanggung Jawab S
Nasional
JAKARTA Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 20202024, Sandiaga Salahuddin Uno, menegaskan pentingnya membentuk gene
Ekonomi
TAPTENG Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, kembali menjadi sorotan publik. adsenseKeluhan
Kesehatan
BANDA ACEH Prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet binaraga Indonesia, Letnan Dua (Letda) Infanteri Andri Yanto, yang sukses mera
Olahraga
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia untuk terlibat aktif dalam proses perdamaian di kawasan Timur Tengah, te
Nasional
