70 Triliun Menguap? Menelisik Arah Penggunaan Dana MBG yang Dikembalikan

JAKARTA— Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan dana sebesar Rp70 triliun kepada Presiden Prabowo Subianto setelah gagal menyerap seluruh anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025 yang mencapai Rp171 triliun.

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, dari total dana yang bersumber dari APBN tersebut, hanya Rp99 triliun yang berhasil terserap hingga Oktober.

Sisa dana Rp70 triliun dikembalikan karena sebagian proyek masih dalam tahap pembangunan dan proses verifikasi.

Baca Juga:

• Pemerintahan Prabowo Sudah Gelontorkan Rp192 Triliun untuk Subsidi BBM dan LPG

"BGN menerima alokasi anggaran Rp71 triliun ditambah dana standby Rp100 triliun. Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Prabowo karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini," ujar Dadan dalam keterangan resmi, Senin (13/10).

Meski serapan rendah, Presiden Prabowo tetap mengalokasikan anggaran besar senilai Rp335 triliun untuk program MBG tahun 2026. Dana itu terdiri atas Rp268 triliun untuk BGN dan Rp67 triliun dalam bentuk dana cadangan.

Ekonom Yusuf Rendy Manilet dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai lambatnya serapan anggaran MBG disebabkan perencanaan yang terburu-buru dan sistem pelaksanaan yang belum matang.

Menurutnya, sejak awal program ini tidak melalui pilot project sebagai dasar evaluasi. Selain itu, mekanisme reimbursement pada tahap awal dianggap memperlambat penyaluran dana karena membutuhkan waktu verifikasi yang panjang.

"Waktu implementasi yang terbatas membuat proses adaptasi terhadap sistem baru tidak mudah. Ke depan, penyerapan anggaran harus menyesuaikan kapasitas masing-masing daerah dan satuan kerja," kata Yusuf.

Ia menyarankan pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh agar realisasi anggaran tahun depan lebih realistis dan berdampak nyata.

Senada, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurahman, menilai pengembalian dana Rp70 triliun mencerminkan ketidaksiapan kelembagaan BGN.

"BGN sebagai lembaga baru belum memiliki infrastruktur, sistem pengadaan, dan jaringan lapangan memadai untuk menyalurkan dana sebesar itu secara efektif. Target nasional yang ambisius tidak sebanding dengan kesiapan daerah," tegasnya.

Rizal menambahkan, program MBG di tahap awal lebih menonjolkan orientasi politik dibanding kesiapan teknokratis, sehingga dampak terhadap konsumsi masyarakat dan penurunan stunting belum signifikan.

Ia menyarankan agar dana sisa Rp70 triliun diarahkan pada program padat karya, subsidi pangan, dan bantuan sosial bergizi melalui Kemensos dan Bulog. Menurutnya, langkah itu bisa memberikan efek pengganda ekonomi secara langsung.

Rizal juga mengingatkan pemerintah agar memperkuat koordinasi antarinstansi, memperjelas pembagian peran, serta mempercepat digitalisasi sistem pengadaan dan pelaporan untuk mencegah keterlambatan serupa di tahun depan.

"Efektivitas fiskal tidak hanya bergantung pada besar anggaran, tetapi pada desain dan tata kelola program. Jika tidak dibenahi, MBG bisa menjadi fiscal black hole—besar dalam janji politik, kecil dalam hasil ekonomi dan sosial," pungkasnya.*

(cn/mt)

Pemerintahan Prabowo Sudah Gelontorkan Rp192 Triliun untuk Subsidi BBM dan LPG

Pemprov Sumut Waspadai Inflasi Dampak Program MBG, Sekda: Pasokan Komoditas Harus Aman!

Lawan Fitnah Soal MBG, Relawan Prabowo-Gibran Bentuk Tim Siber

Belum Terserap Optimal, Rp70 Triliun Dana MBG Kembali ke Prabowo

Program Bergizi Gratis Tersendat di Kepulauan Meranti, Anak Sekolah Belum Terlayani

Gubernur Sumut: TKD Rp1,1 Triliun Bukan Pengurangan, Tapi Penyesuaian Kebijakan