Pramono Anung Konsultasi ke KPK, Pastikan Pemprov DKI Bebas dari Korupsi

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Kedatangan mantan Sekretaris Kabinet dua periode itu dilakukan dalam rangka audiensi dan konsultasi terkait upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

"Hari ini, KPK menerima audiensi dari Pemprov DKI Jakarta untuk membahas berbagai upaya pemberantasan korupsi," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan di Jakarta.

Baca Juga:

• Jokowi Blak-blakan Soal RUU Perampasan Aset? "Ini Sangat Penting untuk Berantas Korupsi"

Menurut Budi, KPK dan Pemprov DKI telah menjalin kolaborasi erat dalam berbagai bidang pencegahan korupsi, mulai dari perbaikan tata kelola pemerintahan hingga penguatan sistem pengawasan internal daerah.

"KPK dan Pemprov DKI Jakarta telah banyak berkolaborasi dalam upaya pencegahan dan koordinasi supervisi perbaikan sistem serta tata kelola pemerintahan," jelasnya.

Pramono tiba di Gedung KPK sekitar pukul 09.44 WIB, mengenakan batik cokelat berlengan panjang. Saat disapa awak media, ia mengaku kedatangannya kali ini bersifat konsultatif. "Agenda konsultasi, nanti ya," singkatnya sambil berjalan menuju ruang pertemuan.

Ini bukan kali pertama Pramono menyambangi lembaga antirasuah tersebut. Sebelumnya, pada Senin (24/3/2025), ia juga melakukan pertemuan dengan Ketua KPK Setyo Budiyanto serta dua wakil ketua, Johanis Tanak dan Agus Joko Pramono.

Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu membahas pengawasan terhadap pelaksanaan program-program strategis Pemprov DKI.

"Intinya, di bawah kepemimpinan saya, saya ingin seluruh kegiatan pemerintah DKI dilakukan dengan pendampingan dan pengawasan menyeluruh mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pelayanan publik," ujar Pramono usai pertemuan kala itu.

Pramono juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap operasional RDF Rorotan serta pengelolaan barang milik daerah, yang disebutnya memerlukan monitoring intensif. "Kami ingin semua dilakukan secara transparan dan terawasi, termasuk area Monitoring Center for Prevention (MCP) untuk pencegahan korupsi," tambahnya.

Lebih lanjut, Pramono mengungkapkan bahwa dirinya juga diingatkan oleh KPK mengenai sejumlah kasus korupsi yang pernah terjadi di Jakarta, sebagai bahan evaluasi agar tidak terulang di masa kepemimpinannya.

Ia menegaskan Pemprov DKI siap bekerja sama penuh jika dibutuhkan.