JAKARTA — Penasihat Inpoint Center, Dr. Tasrif M. Saleh, SH., MH., menilai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan relatif stabil dengan proses transisi kekuasaan yang mulus dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Namun, di balik stabilitas itu, ia menilai terdapat sejumlah tantangan serius yang perlu segera dievaluasi, terutama terkait kabinet gemuk dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (16/10/2025), Tasrif mengatakan transisi pemerintahan kali ini menjadi salah satu yang paling halus dalam sejarah politik Indonesia modern.Baca Juga:
"Transisi antara dua rezim berjalan soft landing karena adanya keterikatan politik antara Jokowi dan Prabowo.Selain hubungan personal melalui sosok Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, Prabowo juga berkomitmen melanjutkan program-program baik pemerintahan sebelumnya," ujar Tasrif.
Menurutnya, Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran merupakan kabinet terbesar sejak Kabinet Dwikora pada tahun 1966.
Total anggota kabinet mencapai 109 orang, terdiri atas 48 menteri dan 56 wakil menteri. Struktur besar itu, kata Tasrif, memang dapat menjaga stabilitas politik karena mengakomodasi banyak kekuatan partai, termasuk pihak oposisi, namun juga menimbulkan potensi inefisiensi anggaran dan tumpang tindih kewenangan.
"Kabinet yang terlalu besar justru bisa meningkatkan beban belanja rutin negara dan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Alih-alih memperkuat program, anggaran justru terserap untuk birokrasi," tegasnya.
Ia juga mengingatkan potensi munculnya praktik rente dan korupsi dalam struktur kabinet besar, mengacu pada kasus penangkapan seorang mantan wakil menteri oleh KPK beberapa waktu lalu.
Menurutnya, pembentukan kementerian baru seharusnya berorientasi pada efisiensi dan pelayanan publik, bukan menjadi "mesin politik" bagi partai pendukung.
Tasrif menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah mulia pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memperkuat kesejahteraan sosial. Namun, ia mengingatkan adanya tiga persoalan utama yang perlu diwaspadai: pendanaan, kualitas pangan, dan potensi korupsi.
Program MBG yang membutuhkan anggaran sekitar Rp70 triliun per tahun dinilai berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika tidak dikelola secara efisien dan berkelanjutan.
"Masalahnya bukan hanya pembiayaan, tapi juga standar gizi dan higienitas makanan. Kalau tidak diawasi, program ini bisa menimbulkan kasus keracunan atau gagal meningkatkan kualitas gizi anak," ujarnya.
Selain itu, Tasrif menyoroti besarnya dana MBG yang berpotensi menimbulkan penyelewengan, mulai dari mark-up harga bahan baku hingga kickback dalam proses pengadaan.
"Besarnya dana selalu mengundang risiko. Karena itu, pengawasan dan transparansi harus menjadi prioritas," tambahnya.
Menutup analisisnya, Tasrif memberikan tiga rekomendasi utama untuk pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memasuki tahun kedua masa jabatan:
Merombak kabinet untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas pelaksanaan kebijakan.
Memperkuat pemberantasan korupsi dan mafia, terutama di sektor sumber daya alam (SDA) yang rawan praktik ilegal.
Mendorong penciptaan lapangan kerja melalui hilirisasi SDA dan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.
"Prinsip efektivitas dan integritas harus menjadi pijakan utama pemerintahan Prabowo. Jika dijalankan secara transparan dan akuntabel, publik akan mendukung penuh," tutup Tasrif.
Menurutnya, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak hanya dilihat dari besarnya program, melainkan dari kualitas tata kelola, keberlanjutan fiskal, dan komitmen terhadap akuntabilitas publik.*
(M/006)
DAIRI Dugaan penyerobotan lahan sawah kembali mencuat di Kabupaten Dairi.adsense Togap Silalahi, yang selama ini dikenal sebagai penye
Hukum dan Kriminal
BANGKA BELITUNG Ketua Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI), Harwendro Adityo Dewanto, mengumumkan rencana pembangunan pusat riset p
Pendidikan
ASAHAN Bupati Batu Bara, H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menghadiri Pekan Seni Budaya Daerah (PSBD) ke6 yang diselenggarakan di Kabu
Seni dan Budaya
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan menutup sebagian ruas Jalan Kejaksaan, Kecamatan Medan Petisah, mulai Minggu (19/10/2025) hingg
Nasional
JAKARTA Isu perceraian antara Andre Taulany dan sang istri, Erin, kembali menjadi sorotan publik setelah terungkapnya dokumen gugatan ce
Entertainment
JAKARTA Jajaran pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Pusat melakukan kunjungan ke Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pu
Nasional
JAKARTA Tradisi Pacu Jalur asal Riau kembali mencuri perhatian dunia dengan fenomena Aura Farming yang dipopulerkan oleh Rayyan Arkan
Seni dan Budaya
MEDAN Wakil Bupati Batu Bara, Syafrizal, S.E., M.AP., menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang pen
Pemerintahan
MEDAN Dua tahun sudah kepergian tokoh Melayu dan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI), Dato&
Sosok
BANDUNG Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengingatkan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih agar tidak bermain proyek maupun m
Politik
