Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
JAKARTA – Eks Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang kerap menyinggung instansi pemerintah lain melalui pernyataan publik.
Kritikan ini muncul seiring sejumlah komentar, pernyataan, dan kebijakan Purbaya sejak 8 September 2025, khususnya terkait anggaran yang belum direalisasikan optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menurut Hasan, sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih, kritik seharusnya disampaikan dalam ruang tertutup kepada pejabat terkait.Baca Juga:
Kritik yang terus-menerus dilontarkan di ruang publik justru berpotensi menimbulkan kesan pemerintah lemah, tidak solid, dan mudah dipecah-belah.
"Kalau kita bicara dalam konteks pemerintah, sesama anggota kabinet tidak bisa kalau menurut saya baku tikam terus-menerus di depan umum. Itu akan melemahkan pemerintah," ujar Hasan Nasbi melalui tayangan di akun YouTube pribadinya, dikutip Senin (27/10/2025).
Hasan menambahkan, fenomena menteri dan gubernur saling melontarkan kritik di depan publik mungkin terlihat menghibur dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang menimbulkan kesan ketidaksolidan pemerintahan.
Menurutnya, konsolidasi kekuasaan merupakan hal krusial agar pemerintahan berjalan efektif.
"Kita pernah ada kayak gitu, akhirnya tidak solid dan berantakan. Dulu saya dukung, tapi lama-lama merasa pemerintah tidak bisa jalan. Apalagi kalau jadi musuh bersama di dalam pemerintahan, itu perlu diwaspadai," ujarnya.
Di sisi lain, Hasan juga menyoroti fenomena respons publik terhadap pernyataan Purbaya.
Menurutnya, gaya komunikasi Purbaya kerap mendapat sambutan positif, namun belum tentu pejabat lain memperoleh respon serupa bila menerapkannya.
"Makanya saya bilang kadang-kadang tidak ada teori komunikasi yang betul-betul baku. Kalau disampaikan oleh orang tertentu, orang jadi merasa tidak apa-apa," ungkap Hasan.
Dalam berbagai kesempatan, Purbaya terlihat bersinggungan dengan instansi pemerintah lain, termasuk gubernur daerah terkait dana mengendap, salah satunya di Jawa Barat.
Perdebatan ini bahkan melibatkan Purbaya dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Tak hanya itu, Purbaya dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia juga sempat saling menanggapi terkait isu kilang PT Pertamina (Persero) dan data liquified petroleum gas (LPG) 3 kg, yang menimbulkan silang pendapat di publik.*
(bb/a008)
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN