JAKARTA– Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI akan menggelar sidang etik terhadap lima anggota DPR nonaktif pada pekan depan.
Sidang ini menandai babak baru proses etik terkait sejumlah legislator yang sebelumnya dinonaktifkan oleh partainya masing-masing.
Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, mengatakan bahwa kelima teradu akan dipanggil pada masa sidang yang akan datang.Baca Juga:
"Nanti akan kan kita panggil (kelima Teradu). Sudah diverifikasi dan sudah rapat tadi verifikasi," ujar Dek Gam kepada wartawan di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025).
Dek Gam belum merinci tanggal pasti sidang putusan etik, namun memastikan pimpinan MKD akan menggelar rapat untuk menentukan jadwal sidang pekan depan.
"Minggu depan ya, nanti kita kabarin, tenang saja. Kita rapim dulu, yang penting lanjut sidangnya, jadwalnya akan kita atur," tuturnya.
Hingga berita ini diturunkan, undangan resmi untuk kelima anggota DPR nonaktif tersebut belum dikirim.
Sebagai informasi, lima anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partai masing-masing adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai NasDem, Surya Utama (Uya Kuya) dan Eko Patrio dari PAN, serta Adies Kadir dari Partai Golkar. Penonaktifan ini merupakan buntut dari protes publik yang terjadi beberapa waktu lalu.
Sidang etik ini menjadi perhatian publik karena akan menentukan langkah lanjutan terhadap kelima anggota DPR nonaktif tersebut.*
(d/M/006)
JAKARTA Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengutuk keras tindakan pengeroyokan terhadap seorang warga Kota Langsa yang terjadi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima piagam penghargaan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolo
PEMERINTAHAN
BATUBARA Penutupan Jalan Merdeka di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, memicu sorotan tajam dari masyarakat. Akses vital terseb
PERISTIWA
BULELENG Gubernur Bali Wayan Koster, siang tadi, secara simbolis menyerahkan bantuan kepada SD Negeri 5 Banjar yang terdampak banjir ban
NASIONAL
LABUHANBATU Eks Kepala BNI 46 Aek Nabara berinisial AH, pelaku penggelapan dana jemaat Gereja Katolik Paroki Aek Nabara di Labuhanbatu y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengajak para pengusaha asal Jepang untuk menjalin kemitraan strategis dengan Dan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian Ketenagake
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 20232024. Kali ini, KP
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menggelar Rapat Paripurna untuk penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menunjukkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melal
PEMERINTAHAN
