Jokowi Keliling Indonesia Mulai Juni 2026, Pengamat: Ahli Pencitraan
JAKARTA Pengamat komunikasi politik sekaligus Direktur Utama Lembaga Survei KedaiKopi, Hendri Satrio, menilai rencana mantan Presiden Jo
POLITIK
JAKARTA - Aktivis kesehatan sekaligus dokter, Tifauzia Tyassuma, kembali melempar kritik keras kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Dalam sebuah pernyataan publik, ia mengaitkan penetapan dirinya sebagai tersangka dengan isu yang disebutnya tengah ditakuti pihak Istana: pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam pernyataan pada Selasa, 11 November 2025, Dokter Tifa menyebut penetapan dirinya, Roy Suryo, dan Rismon Sianipar sebagai tersangka pada 7 November lalu memiliki keterkaitan dengan kembalinya Roy dari Australia.Baca Juga:
"Kenapa di tanggal 7 November beberapa hari setelah Mas Roy Suryo pulang dari Sydney? Itu yang bikin dia (Jokowi) sangat ketakutan. Itulah yang membuat kami segera masuk menjadi tersangka. Apa yang ditakuti Jokowi saat ini? Pemakzulan Gibran," ujar Tifa.
Ia mengeklaim pihaknya tengah menyiapkan kajian hukum dan dokumen untuk proses pemakzulan tersebut.
Sebut 'Gibran Black Pepper' sebagai Pemicu
Tifa juga menyebut Presiden Joko Widodo resah terhadap peluncuran dua buku kritik yang disusun bersama Roy Suryo dan Rismon Sianipar: "Jokowi Black Paper" dan "Gibran Black Pepper".
"Itu yang dia takutkan. Jokowi Black Paper sudah diselesaikan setengah oleh Bang Rismon, dan saya menyelesaikan bagian lainnya bersama Mas Roy. Bukunya sudah kami launching. Itulah yang ditakuti Jokowi," kata Tifa.
Pernyataan itu dilontarkan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi bohong soal ijazah palsu Presiden Joko Widodo kasus yang sebelumnya juga menyeret Roy Suryo dan Rismon Sianipar.
Kasus Ijazah Berlanjut, Tiga Pengkritik Resmi Jadi Tersangka
Penetapan ketiganya sebagai tersangka dilakukan pada 7 November 2025.
Mereka dijerat setelah mengangkat kembali tudingan lama mengenai keaslian ijazah Presiden Jokowi, tudingan yang telah dibantah pemerintah dan dinyatakan tidak berdasar dalam berbagai proses hukum sebelumnya.
Namun Tifa menilai kasus ini bukan semata menyangkut dugaan penyebaran informasi bohong, melainkan terkait kontestasi politik yang melibatkan posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.
Tensi Politik Meningkat, Pemerintah Belum Menanggapi
Sampai berita ini diturunkan, pihak Istana belum memberikan tanggapan atas tudingan terbaru Dokter Tifa.
Namun pernyataannya menambah daftar panjang ketegangan politik menjelang setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Para pengamat sebelumnya menilai bahwa langkah-langkah hukum terhadap para pengkritik Jokowi memang kerap memantik perdebatan mengenai kebebasan berekspresi, sementara Tifa kini justru membawa isu tersebut ke ranah yang lebih politis.*
(km/ um)
JAKARTA Pengamat komunikasi politik sekaligus Direktur Utama Lembaga Survei KedaiKopi, Hendri Satrio, menilai rencana mantan Presiden Jo
POLITIK
JAKARTA Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menjelaskan penyebab sejumlah jemaah haji asal Bangkalan yang tergabung dalam Kelompok Ter
NASIONAL
JAKARTA Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti kesiapan tenaga pendidik dalam rencana pemerintah memperluas pembelajaran Bah
NASIONAL
MAGELANG Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meminta para alumni SMA Taruna Nusantara untuk terus meningkatkan kapasitas diri agar ma
NASIONAL
MEDAN Satreskrim Polrestabes Medan mengungkap modus penjualan ratusan sepeda motor tanpa dokumen resmi yang ditemukan di delapan gudang
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Aksi kekerasan yang diduga dilakukan oleh sekelompok pemuda bersenjata tajam menggemparkan warga Kecamatan Tanjung Tiram, Kabu
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengajak generasi muda Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas dan kapasitas d
NASIONAL
CIREBON Seorang mantan calon anggota legislatif (caleg) di Kota Cirebon berinisial H (43) diduga melakukan pemerasan dan eksploitasi sek
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia memperketat kewaspadaan di seluruh pintu masuk negara menyusul penetapan wabah Ebola di Republik Demokratik
KESEHATAN
JAKARTA Pemerintah kini memiliki kewenangan untuk membekukan atau menangguhkan ekspor minyak bumi hasil produksi dalam negeri apabila kond
EKONOMI