Gubernur Bobby Nasution Tinjau Sungai Tukka, Fokus Bangun Tanggul dan Sabo Dam Cegah Banjir
TAPTENG Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, meninjau langsung kondisi Sungai Tukka di Desa Hutanabolon, Kecamatan Tuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Istana Kepresidenan menegaskan bakal mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil.
Kepastian itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah MK mengetok Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 pada Kamis, 13 November 2025.
Prasetyo mengatakan Istana menghormati dan akan mengikuti putusan MK yang bersifat final dan mengikat.Baca Juga:
"Ya, iya lah. Sesuai aturan seperti itu. Kalau aturannya harus mundur, ya harus mundur," ujar Prasetyo, Sabtu, 15 November 2025.
Meski begitu, Prasetyo menyebut pemerintah masih mempelajari substansi putusan MK tersebut.
Namun ia menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi pemerintah atau lembaga negara mana pun untuk mengabaikan keputusan MK.
"Keputusan MK itu final and binding," kata dia.
Anggota Komisi Reformasi Polri sekaligus mantan Ketua MK, Mahfud MD, menegaskan putusan MK berlaku seketika tanpa memerlukan revisi undang-undang.
"Menurut undang-undang, putusan MK itu berlaku seketika begitu palu diketok. Proses pemberhentian harus segera diatur kembali," kata Mahfud saat menghadiri Diskusi Bersama Rakyat di Universitas Airlangga, Surabaya, Jumat, 14 November 2025.
Mahfud mengatakan pembatalan frasa terkait penugasan Kapolri berarti anggota Polri aktif tidak lagi dapat menjabat posisi sipil tanpa mundur atau pensiun.
"Putusan MK tidak perlu mengubah undang-undang. Ketentuan itu sudah dibatalkan, dan langsung berlaku," ujarnya.
Polri melalui Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyampaikan bahwa institusinya menghormati putusan MK tersebut.
TAPTENG Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, meninjau langsung kondisi Sungai Tukka di Desa Hutanabolon, Kecamatan Tuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pasar modal Indonesia tengah menghadapi tekanan serius akibat arus keluar modal asing dan tantangan kredibilitas tata kelola. Ha
EKONOMI
NUNUKAN Kecelakaan fatal terjadi di wilayah perbatasan Kalimantan Utara setelah sebuah pesawat Pelita Air jenis Air Tractor AT802 jatuh
PERISTIWA
BADUNG Bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI melalui sidang isbat pada Kamis (19/2/2026), disambut
NASIONAL
TAPANULI SELATAN Suasana berbeda terasa di penampungan hunian sementara (huntara) Lapangan Sarasi, Marpinggan, pada hari pertama bulan s
NASIONAL
JAKARTA Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Eks Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, telah selesai digelar, Kamis (19
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) berinisial ED dikabarkan ditahan oleh Polre
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sumut terus menggenjot program magang ker
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mengikuti secara daring Entry Meeting Serentak Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Pem
PEMERINTAHAN
BALI Jagat media sosial kembali diramaikan oleh narasi yang beredar dari akun Facebook atas nama Putu Artha. Beberapa unggahannya soal d
POLITIK