Kuliner Malam di Medan: 8 Spot Seafood Pinggir Jalan yang Wajib Dicoba
MEDAN Kuliner malam di Kota Medan selalu punya daya tarik tersendiri, terutama bagi pecinta seafood. Beragam pilihan tempat makan pinggi
PARIWISATA
JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menilai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani seharusnya memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait laporan dugaan ijazah doktor palsu yang menjeratnya.
Menurut legislator Golkar ini, sebagai pejabat publik, klarifikasi kepada masyarakat merupakan bentuk transparansi sekaligus tanggung jawab moral.
"Beliau itu kan pejabat publik, kalau ada keraguan itu kan bentuk dari transparansi, ya beliau harus mengungkapkan dan menjelaskan kepada masyarakat. Menjelaskan apa-apa yang diduga begitu ya, beliau harus menjelaskan," ujar Tandra, Minggu (16/11/2025).Baca Juga:
Tandra menekankan, pembuktian keabsahan ijazah doktor relatif mudah dilakukan dengan mengonfirmasi langsung ke perguruan tinggi terkait.
Ia juga menyoroti proses panjang menempuh gelar doktor, baik melalui program by research maupun kuliah reguler.
"Orang kalau kuliah doktor itu, baik by research maupun ikut pendidikan, semuanya harus ikut perkuliahan minimal enam bulan atau satu tahun. Saya juga by research, tapi harus satu tahun kuliah itu," jelasnya.
Lebih jauh, Tandra menanggapi pernyataan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), I Dewa Gede Palguna, yang heran mengapa laporan dugaan ijazah palsu Arsul Sani disampaikan ke Bareskrim, bukan ke DPR yang mengusulkan pencalonannya.
Menurut Tandra, DPR menegakkan asas praduga tak bersalah, sehingga keterlibatan lembaga legislatif bisa menimbulkan tuduhan politisasi.
"Kalau DPR buka, nanti takut dipolitisir. Akhirnya kepolisian dong ya kan, pelapornya ada dugaan begitu, beliau datang klarifikasi, ya toh," kata Tandra.
Sebelumnya, Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna mengaku heran dengan pelaporan tersebut.
Palguna menyebut seharusnya masyarakat mempertanyakan dugaan itu langsung ke DPR RI, karena lembaga ini melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Arsul Sani sebelum diangkat menjadi hakim MK.*
MEDAN Kuliner malam di Kota Medan selalu punya daya tarik tersendiri, terutama bagi pecinta seafood. Beragam pilihan tempat makan pinggi
PARIWISATA
JAKARTA Bank Indonesia (BI) mengambil langkah baru dengan meningkatkan remunerasi atau bunga atas pengelolaan kas pemerintah. Kebijakan
EKONOMI
JAKARTA Isu perombakan kabinet atau reshuffle di jajaran Menteri Keuangan kembali mencuat di tengah dinamika ekonomi nasional. Nama ekon
POLITIK
JAKARTA Di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI), muncul konsep baru yang disebut AI Sandwich sebagai pendekatan agar ma
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah belum berencana mengisi posisi dua wakil menteri (wame
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengingatkan kembali pesan Presiden Prabowo Subianto yang secara berulang mene
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings tidak mempermasalahkan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait pembukaan peluang
POLITIK
MEDAN Sumatera Utara memiliki banyak destinasi camping yang menarik dan mudah dijangkau dari Kota Medan. Lokasilokasi ini menawarkan peng
PARIWISATA
JAKARTA Komisi II DPR RI berencana mengunjungi sejumlah partai politik, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun partai nonparlemen, un
POLITIK