Roy Suryo Kembali Bikin Geger Klaim Temukan Kejanggalan di Skripsi hingga Tanda Tangan Jokowi
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo kembali menyoroti dokumen akademik Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi). Tak hanya mempersoalkan ijazah,
POLITIK
JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menilai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani seharusnya memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait laporan dugaan ijazah doktor palsu yang menjeratnya.
Menurut legislator Golkar ini, sebagai pejabat publik, klarifikasi kepada masyarakat merupakan bentuk transparansi sekaligus tanggung jawab moral.
"Beliau itu kan pejabat publik, kalau ada keraguan itu kan bentuk dari transparansi, ya beliau harus mengungkapkan dan menjelaskan kepada masyarakat. Menjelaskan apa-apa yang diduga begitu ya, beliau harus menjelaskan," ujar Tandra, Minggu (16/11/2025).Baca Juga:
Tandra menekankan, pembuktian keabsahan ijazah doktor relatif mudah dilakukan dengan mengonfirmasi langsung ke perguruan tinggi terkait.
Ia juga menyoroti proses panjang menempuh gelar doktor, baik melalui program by research maupun kuliah reguler.
"Orang kalau kuliah doktor itu, baik by research maupun ikut pendidikan, semuanya harus ikut perkuliahan minimal enam bulan atau satu tahun. Saya juga by research, tapi harus satu tahun kuliah itu," jelasnya.
Lebih jauh, Tandra menanggapi pernyataan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), I Dewa Gede Palguna, yang heran mengapa laporan dugaan ijazah palsu Arsul Sani disampaikan ke Bareskrim, bukan ke DPR yang mengusulkan pencalonannya.
Menurut Tandra, DPR menegakkan asas praduga tak bersalah, sehingga keterlibatan lembaga legislatif bisa menimbulkan tuduhan politisasi.
"Kalau DPR buka, nanti takut dipolitisir. Akhirnya kepolisian dong ya kan, pelapornya ada dugaan begitu, beliau datang klarifikasi, ya toh," kata Tandra.
Sebelumnya, Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna mengaku heran dengan pelaporan tersebut.
Palguna menyebut seharusnya masyarakat mempertanyakan dugaan itu langsung ke DPR RI, karena lembaga ini melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Arsul Sani sebelum diangkat menjadi hakim MK.*
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo kembali menyoroti dokumen akademik Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi). Tak hanya mempersoalkan ijazah,
POLITIK
BENGKAYANG Peserta Didik (Serdik) Sespimmen Dikreg ke67 sebagai Tim Edukasi Lemdiklat Polri turun langsung mengedukasi masyarakat di Kabu
NASIONAL
JAKARTA Data kemiskinan Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia (World Bank) menunjukkan angka berbeda cukup jau
EKONOMI
MEDAN Kasus dugaan pelanggaran lingkungan hidup terkait temuan kayu gelondongan saat banjir di Sumatera Utara (Sumut) memasuki babak baru.
HUKUM DAN KRIMINAL
PATI Jumlah siswa yang mengalami gejala dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati,
PERISTIWA
CILACAP PT Pertamina Patra Niaga masih menunggu keputusan resmi pemerintah terkait rencana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan kelo
EKONOMI
MEDAN Siti Aisah, seorang asisten rumah tangga (ART) di Medan, divonis 6 tahun penjara karena terbukti menghilangkan nyawa bayi yang baru
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia akan menjalani tiga pertandingan fase grup FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda tergabung di Grup A bersama Singapur
OLAHRAGA
JAKARTA Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menyebut eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak terlibat dalam pe
NASIONAL
JAKARTA Pakar hukum tata negara Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpr
POLITIK