JAKARTA — Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna mengaku heran dengan laporan Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani ke Bareskrim Polri terkait dugaan penggunaan ijazah palsu.
Palguna menilai pelapor seharusnya menanyakan dugaan tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai lembaga yang melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Arsul Sani menjadi hakim MK.
"Saya dan kami di MKMK merasa agak ganjil mengapa tiba-tiba ke Bareskrim? Pak Arsul itu hakim konstitusi yang diusulkan oleh DPR. Jadi kalau terdapat dugaan penggunaan ijazah palsu, secara tidak langsung para pelapor meragukan hasil uji kelayakan DPR. Begitu bukan?" ujar Palguna, Minggu (16/11/2025).Baca Juga:
Menurut Palguna, mekanisme pemilihan hakim konstitusi sudah diatur secara objektif dan transparan dalam Pasal 20 UU MK, di mana lembaga yang mencalonkan memiliki kewenangan penuh.
Palguna menambahkan, MKMK sudah mendalami isu tersebut selama hampir sebulan, namun prosesnya belum bisa dipublikasikan demi menjaga martabat dan kehormatan hakim Arsul Sani.
"Proses MKMK harus dilakukan tertutup agar hakim konstitusi yang bersangkutan tidak 'diadili' oleh isu yang belum jelas kebenarannya," ujar Palguna.
Sementara itu, Arsul Sani enggan menanggapi tudingan tersebut dan menyerahkan sepenuhnya pada MKMK.
"Sebagai hakim saya terikat kode etik untuk tidak berpolemik. Soal ini juga ditangani MKMK," katanya.
Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi melaporkan Arsul Sani ke Bareskrim Polri pada Jumat (14/11/2025).
Laporan tersebut terkait legalitas ijazah program doktor Arsul Sani yang diduga palsu, namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari kepolisian.*
(d/ad)
SHANGHAI Indonesia resmi memperkuat kerja sama di bidang ekonomi kreatif digital dengan meresmikan Pusat Penelitian dan Pengembangan Ber
INTERNASIONAL
PANGKALPINANG Dua saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara dugaan kelalaian medis dr Ratna Setia Asih menegaskan bahwa pen
KESEHATAN
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap masih banyaknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Grati
PEMERINTAHAN
MEDAN Seorang penyidik Resmob Polrestabes Medan dikenakan penempatan khusus (patsus) oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sum
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi XII DPR RI Sartono Hutomo mendorong penggunaan mata uang rupiah dalam transaksi batu bara untuk kebutuhan domestik
EKONOMI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan pengadaan layanan video conference senilai Rp5,7 miliar yang dialokasikan untuk periode Apri
PEMERINTAHAN
KUPANG Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong Koperasi Simpan Pinjam Tanaoba Lais Manekat (KSP TLM) Indonesia untuk mengambi
EKONOMI
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Tanjungbalai dalam rangka penyampaian rekomenda
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pangan berdasarkan capaian produ
EKONOMI
JAKARTA El Rumi resmi menikahi Syifa Hadju dalam prosesi akad nikah yang digelar di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (26/4
ENTERTAINMENT
