Prabowo Ngamuk di Kejagung! Diserang 'Operasi' Buzzer Triliunan, Tegaskan Siap Mati demi Rakyat
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya bersama jajaran pemerintah tidak gentar menghadapi berbagai tekanan dalam menjalankan
POLITIK
JAKARTA — Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna mengaku heran dengan laporan Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani ke Bareskrim Polri terkait dugaan penggunaan ijazah palsu.
Palguna menilai pelapor seharusnya menanyakan dugaan tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai lembaga yang melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Arsul Sani menjadi hakim MK.
"Saya dan kami di MKMK merasa agak ganjil mengapa tiba-tiba ke Bareskrim? Pak Arsul itu hakim konstitusi yang diusulkan oleh DPR. Jadi kalau terdapat dugaan penggunaan ijazah palsu, secara tidak langsung para pelapor meragukan hasil uji kelayakan DPR. Begitu bukan?" ujar Palguna, Minggu (16/11/2025).Baca Juga:
Menurut Palguna, mekanisme pemilihan hakim konstitusi sudah diatur secara objektif dan transparan dalam Pasal 20 UU MK, di mana lembaga yang mencalonkan memiliki kewenangan penuh.
Palguna menambahkan, MKMK sudah mendalami isu tersebut selama hampir sebulan, namun prosesnya belum bisa dipublikasikan demi menjaga martabat dan kehormatan hakim Arsul Sani.
"Proses MKMK harus dilakukan tertutup agar hakim konstitusi yang bersangkutan tidak 'diadili' oleh isu yang belum jelas kebenarannya," ujar Palguna.
Sementara itu, Arsul Sani enggan menanggapi tudingan tersebut dan menyerahkan sepenuhnya pada MKMK.
"Sebagai hakim saya terikat kode etik untuk tidak berpolemik. Soal ini juga ditangani MKMK," katanya.
Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi melaporkan Arsul Sani ke Bareskrim Polri pada Jumat (14/11/2025).
Laporan tersebut terkait legalitas ijazah program doktor Arsul Sani yang diduga palsu, namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari kepolisian.*
(d/ad)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya bersama jajaran pemerintah tidak gentar menghadapi berbagai tekanan dalam menjalankan
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan turnamen TennisFest Medan 2026. Dukungan
OLAHRAGA
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan menaruh perhatian pada penguatan kinerja dan pembenahan pengelolaan pasar dalam penyusunan Rencana Ker
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyiapkan 34 jaksa penuntut umum (JPU) untuk menangani sidang perdana mantan Jaksa Agung Muda Tindak P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Relawan Militan Gibran 08 Nusantara menyambut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan permohonan Perselisihan Hasil Pemil
POLITIK
JAKARTA, BITVONLINE.COM Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan sengketa syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024 t
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ija
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang memp
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan berwenang mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presid
POLITIK