Bupati Anton Resmikan Makam dr Djasamen Saragih, Warisan Dokter Pertama Simalungun Terus Dijaga
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, meresmikan pemugaran makam dr. Djasamen Saragih, putra pertama asal Simalungu
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Politikus PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menyatakan kesiapannya memenuhi panggilan pemeriksaan dari Bareskrim Polri terkait laporan atas ucapannya yang menyebut Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai "pembunuh jutaan rakyat."
Ribka menegaskan tidak akan menarik pernyataannya.
Malah, ia mendorong agar proses hukum menjadi momentum untuk membuka kembali catatan kelam sejarah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.Baca Juga:
"Saya siap diperiksa untuk membuktikan ucapan saya benar bahwa Soeharto tidak layak menjadi pahlawan," kata Ribka dalam keterangannya, Minggu (16/11/2025).
Ribka mengungkapkan dirinya akan merujuk pada pengalaman pribadi sebagai korban peristiwa 1965 dan meminta kesaksian dari anggota Tim Ad Hoc Komnas HAM yang pernah menyelidiki peristiwa tersebut.
Menurutnya, proses ini penting agar publik memahami fakta pelanggaran HAM yang terjadi secara meluas dan sistematis pada masa itu.
"Selain pengalaman saya sendiri, saya juga akan meminta kesaksian Tim Ad Hoc bentukan Komnas HAM yang menyelidiki peristiwa 1965. Ini kesempatan bangsa kembali membuka sejarah kelam yang sedang ditutup," ujarnya.
Ribka juga merujuk laporan resmi Komnas HAM yang mencatat adanya pembunuhan massal, penghilangan paksa, penyiksaan, hingga penahanan sewenang-wenang terhadap sekitar 41 ribu orang, dan korban hilang sekitar 32.774 orang.
Laporan tersebut menyebut pihak bertanggung jawab adalah Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang berada di bawah kendali Soeharto.
Seluruh dokumen penyelidikan Komnas HAM, menurut Ribka, dapat diakses publik dan merupakan penyelidikan pro yustisia yang semestinya ditindaklanjuti negara.
Ribka menyebut anggota tim penyelidik masih hidup dan dapat dimintai kesaksian, termasuk korban penculikan era Orde Baru yang kini duduk di pemerintahan.
Sebelumnya, organisasi ARAH melaporkan Ribka ke Bareskrim Polri dengan alasan pernyataannya menyesatkan.
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, meresmikan pemugaran makam dr. Djasamen Saragih, putra pertama asal Simalungu
PEMERINTAHAN
MEDAN Panitia Seleksi (Pansel) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumatera Utara resmi mengumumkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)
PEMERINTAHAN
MEDAN Panitia Seleksi (Pansel) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumatera Utara resmi mengumumkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan komitmennya memberantas praktik korupsi di lingkungan Kementeri
NASIONAL
JAKARTA Komisi V DPR RI akan memanggil Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Pelindo, hin
NASIONAL
LUBUKLINGGAU Kepolisian mengungkap alasan di balik penetapan Direktur Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) dan Direktur perusahaan truk tangk
HUKUM DAN KRIMINAL
SURABAYA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan kepala daerah yang tersandung kasus korupsi tidak dapat langsung dibe
NASIONAL
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, menghadiri sidang perdana banding
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap pengajuan restitusi pajak di Kantor Pelayanan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Guru Besar Universitas Bhayangkara, Hermawan Sulistyo, menyampaikan keyakinannya bahwa kematian Sutrimo, kepala rumah tangga (Karu
HUKUM DAN KRIMINAL