MTI Usul Transportasi Umum Gratis untuk Tekan Konsumsi BBM
JAKARTA Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan kebijakan transportasi umum gratis sebagai langkah cepat untuk menekan konsu
NASIONAL
JAKARTA – Politikus PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menyatakan kesiapannya memenuhi panggilan pemeriksaan dari Bareskrim Polri terkait laporan atas ucapannya yang menyebut Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai "pembunuh jutaan rakyat."
Ribka menegaskan tidak akan menarik pernyataannya.
Malah, ia mendorong agar proses hukum menjadi momentum untuk membuka kembali catatan kelam sejarah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.Baca Juga:
"Saya siap diperiksa untuk membuktikan ucapan saya benar bahwa Soeharto tidak layak menjadi pahlawan," kata Ribka dalam keterangannya, Minggu (16/11/2025).
Ribka mengungkapkan dirinya akan merujuk pada pengalaman pribadi sebagai korban peristiwa 1965 dan meminta kesaksian dari anggota Tim Ad Hoc Komnas HAM yang pernah menyelidiki peristiwa tersebut.
Menurutnya, proses ini penting agar publik memahami fakta pelanggaran HAM yang terjadi secara meluas dan sistematis pada masa itu.
"Selain pengalaman saya sendiri, saya juga akan meminta kesaksian Tim Ad Hoc bentukan Komnas HAM yang menyelidiki peristiwa 1965. Ini kesempatan bangsa kembali membuka sejarah kelam yang sedang ditutup," ujarnya.
Ribka juga merujuk laporan resmi Komnas HAM yang mencatat adanya pembunuhan massal, penghilangan paksa, penyiksaan, hingga penahanan sewenang-wenang terhadap sekitar 41 ribu orang, dan korban hilang sekitar 32.774 orang.
Laporan tersebut menyebut pihak bertanggung jawab adalah Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang berada di bawah kendali Soeharto.
Seluruh dokumen penyelidikan Komnas HAM, menurut Ribka, dapat diakses publik dan merupakan penyelidikan pro yustisia yang semestinya ditindaklanjuti negara.
Ribka menyebut anggota tim penyelidik masih hidup dan dapat dimintai kesaksian, termasuk korban penculikan era Orde Baru yang kini duduk di pemerintahan.
Sebelumnya, organisasi ARAH melaporkan Ribka ke Bareskrim Polri dengan alasan pernyataannya menyesatkan.
JAKARTA Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan kebijakan transportasi umum gratis sebagai langkah cepat untuk menekan konsu
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan minat investor global terhadap Indonesia masih terjaga kuat, terutama pada sekt
EKONOMI
MANOKWARI Kejaksaan Tinggi Papua Barat menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Kampus II SMK Kehutanan Ma
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah resmi membuka rekrutmen manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tahun 2026 pada Rabu, 15 April 2026. Seleksi taha
NASIONAL
JAKARTA PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mencatatkan kinerja positif pada kuartal I 2026 dengan laba bersih mencapai Rp1,1 triliun.
EKONOMI
PALEMBANG Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) menggeledah tiga lokasi terkait dugaan korupsi lalu lintas pelayaran di Sung
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendorong penyelesaian polemik pernyataan Wakil Presiden RI ke10 dan ke12 Jusuf Kalla
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Redi Mawardi alias Redi (39), terdakwa ka
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi program beasiswa pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi A
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menegaskan komitmen pemerintah kota dalam memperkuat layanan kesehatan masyarakat seka
PEMERINTAHAN