Kritik terhadap Pemerintah Penting, Gerindra: Yang Bermasalah Adalah Niat untuk Menghancurkan
JAKARTA Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam ke
NASIONAL
JAKARTA- Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Saldi Isra, mengingatkan Bonatua Silalahi, pemohon dalam sidang pendahuluan Uji Autentikasi Ijazah Asli Calon Presiden dan Kepala Daerah, terkait kewenangan lembaga yang tepat untuk menguji peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dalam sidang yang digelar Rabu (19/11/2025), Saldi menegaskan, permintaan pemohon untuk meminta MK mengoreksi peraturan KPU seharusnya ditujukan ke Mahkamah Agung.
"Kalau Pak Bonatua dan kuasanya meminta kami untuk mengoreksi peraturan KPU, tampaknya bukan di sini, Pak. Bapak datangnya ke Mahkamah Agung," ujarnya.Baca Juga:
Saldi menekankan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan yang ditetapkan oleh konstitusi dan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
"Nah, oleh karena itu, coba dipikirkan dengan serius apakah akan terus dengan permohonan ini atau pindah ke tempat lain," lanjutnya.
Sidang ini menjadi perhatian publik karena terkait proses verifikasi keaslian ijazah calon pemimpin nasional dan daerah, yang belakangan ramai menjadi sorotan.
Pernyataan hakim ini menunjukkan batasan kewenangan MK dan menegaskan pentingnya pemohon memahami prosedur hukum yang benar sebelum mengajukan permohonan.*
(km/um)
JAKARTA Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam ke
NASIONAL
ACEH Upaya rehabilitasi lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menunj
PERTANIAN AGRIBISNIS
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menerima kunjungan silaturahmi jajaran Program Keluarg
PEMERINTAHAN
ASAHAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menggelar Rapat Paripurna untuk mendengarkan pendapat akhir fraksifraksi
PEMERINTAHAN
MEDAN Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan Smartboard senilai Rp29,5 miliar di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat mengungkap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Golkar, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., meminta aparat penegak huku
HUKUM DAN KRIMINAL
PEMATANGSIANTAR Tiga tersangka yang sempat masuk daftar pencarian dalam kasus penganiayaan yang menewaskan seorang pria di kawasan Taman
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Aksi petarung Mixed Martial Arts (MMA) asal Sumatera Utara, Jeka Saragih, yang turun langsung memperbaiki jalan provinsi di dekat
NASIONAL
BANDA ACEH Bhayangkara Fest 2026 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke80 terus menghadirkan berbagai kegiatan mena
NASIONAL
PURWOKERTO Jajaran rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) bersama mahasiswa menyatakan penolakan terhadap program Makan Bergiz
PERISTIWA