Baru 16 Persen Cair dari Rp135 M, Satgas PRR Kebut Pemulihan Lima Puluh Kota Sebelum Tahun Ini Habis
LIMA PULUH KOTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan
NASIONAL
JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, KH Imron Rosyadi Hamid, menegaskan bahwa Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, masih menjalankan tugasnya secara penuh.
Pernyataan ini menepis kabar bahwa Gus Ipul dicopot dari posisi Sekjen PBNU.
Menurut Gus Imron, Gus Ipul tetap menandatangani dokumen-dokumen organisasi secara profesional.Baca Juga:
"Gus Ipul tetap tandatangan. Bisa dicek, misalnya persetujuan PDPKPNU tiap minggu ada puluhan yang beliau tandatangani," ujar Gus Imron, Kamis (4/12/2025).
Gus Imron menjelaskan, menahan tanda tangan pada dokumen tertentu merupakan bentuk komitmen menjaga ketertiban administrasi dan integritas organisasi.
"Ini bukan penolakan tugas, tetapi menjaga supaya PBNU tetap berjalan sesuai aturan dan prosedur," katanya.
Lebih lanjut, Gus Imron menegaskan bahwa keputusan KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya yang mencopot Gus Ipul tidak memiliki legitimasi.
"Keputusan tertinggi organisasi PBNU ada di Syuriah yang dipimpin Rais Aam. Saat ini Syuriah sudah memutuskan untuk memberhentikan Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum," jelasnya.
Dalam putusan Syuriah tersebut, ditegaskan bahwa Gus Yahya tidak berhak mengatasnamakan Ketua Umum, termasuk menggunakan atribut dan fasilitas organisasi.
"Jadi apa pun yang dilakukan Gus Yahya, termasuk mengganti posisi Sekjen PBNU, tidak mempunyai kekuatan hukum," pungkas Gus Imron.*
(oz/dh)
LIMA PULUH KOTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan
NASIONAL
LANGKAT Ketua Pemuda Muslimin Sumatera Utara (PMS) Kabupaten Langkat sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Langkat, Edi Bahagia Sinuraya, S.IP,
POLITIK
CHONBURI Pelatih Timnas Indonesia John Herdman tampak tidak terlalu puas meski skuad Garuda berhasil menang 30 atas Timor Leste pada laga
OLAHRAGA
JAKARTA Komisi III DPR RI dipastikan masih menyusun dan melakukan harmonisasi terhadap Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset. Bahk
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pihaknya masih menunggu instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pe
EKONOMI
JAKARTA Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengembangkan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur rel Direktorat Jenderal P
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Batu Bara melalui Bidang Perlindungan Anak
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Binjai membuka secara transparan tata kelol
PEMERINTAHAN
BATU BARA Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Batu Bara kembali menjadi perhatian masyarakat. Kali ini, sorotan muncul menyusu
PEMERINTAHAN