KPK Tetapkan Lima Tersangka dalam OTT di Rejang Lebong, Termasuk Bupati
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Rejang Lebong,
HUKUM DAN KRIMINAL
MATARAM — Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), menyampaikan kesiapan untuk bertanggung jawab atas kerusakan hutan yang terjadi pada masa pemerintahannya sebagai Menteri Kehutanan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada periode 2009-2014.
Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan peserta Pembukaan Pelatihan Instruktur Nasional dan Lokakarya Pengkaderan Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah di Kampus Universitas Muhammadiyah Mataram, Sabtu (6/12/2025).
Zulhas mengungkapkan, meskipun kini telah pensiun dari posisi Menteri Kehutanan, ia tetap memegang prinsip tanggung jawab terhadap segala keputusan yang ia ambil, terutama terkait kebijakan kehutanan yang berdampak pada lingkungan.Baca Juga:
"Saya mengatakan semua yang saya kerjakan itu (ketika jadi Menhut RI) saya berdoa baru saya tanda tangan. Saya akan pertanggungjawabkan walaupun sudah pensiun. Dunia akhirat," tegas Zulhas dengan keyakinan penuh.
Pernyataan ini mencerminkan komitmennya untuk selalu jujur dan transparan, meskipun dihadapkan pada kritik publik.
Dalam kesempatan itu, Zulhas juga menanggapi potensi debat publik mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil selama dirinya menjabat sebagai Menteri Kehutanan.
Ia menyatakan siap untuk mengadakan debat terbuka dengan siapapun yang ingin mempertanyakan langkah-langkahnya, termasuk Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Dzulfikar Ahmad Tawalla, yang turut hadir dalam acara tersebut.
"Saya akan debat terbuka, pertanggungjawabkan apa yang sudah saya lakukan. Kita akan debat terbuka," ujar Zulhas, menegaskan keterbukaan dan keberanian untuk menghadapi kritik, baik dari masyarakat maupun netizen.
Zulhas juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan kritik.
Dalam sebuah pernyataan tegasnya, ia mengundang netizen dan publik untuk mengkritiknya atas kebijakan-kebijakan yang ia buat selama menjabat sebagai Menteri Kehutanan.
"Netizen yang mau kritik, siapa saja boleh. Kita akan pertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan," ujar Zulhas, yang mengingatkan bahwa tanggung jawab tidak hanya pada dunia, tetapi juga akhirat.
Menariknya, Zulhas menyebutkan bahwa dalam menghadapi berbagai kritik, ia mengikuti ajaran dalam Surah Ali Imran Ayat 134, yang mengajarkan tentang menjadi orang baik yang bermanfaat bagi sesama, lingkungan, dan alam semesta.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Rejang Lebong,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah resmi melarang anakanak di bawah usia 16 tahun menggunakan media sosial. Kebijakan ini mendapat dukungan dari para psi
KESEHATAN
JAKARTA Senator Amerika Serikat Lindsey Graham mendorong Arab Saudi untuk ikut bergabung dengan serangan AS dan Israel terhadap Iran. Pe
INTERNASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memimpin peringatan Nuzulul Qur&039an tingkat nasional tahun 1447 H/2026 M di Istana Negara, Komplek
PEMERINTAHAN
BATU BARA, 10 Maret 2026 Persoalan pintu air irigasi di Desa Sei Mataram, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batu Bara yang sempat viral
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI, Afriansyah Noor, melakukan kunjungan ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Ut
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menjelang musim mudik Lebaran 1447 H/2026 M, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurt
NASIONAL
MEDAN Polisi telah berhasil mengidentifikasi mayat seorang wanita muda yang ditemukan di dalam kontainer boks di Jalan Menteng, Gang Ser
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya kesiapan generasi muda menghadapi dunia kerja yang terdampak di
PENDIDIKAN
MANDAILING NATAL Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal (Kemenag Madina), Sumatera Utara, merekomendasikan 17 masjid ramah
NASIONAL