Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Sekretaris Panitia Penyelenggara Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten, Zulfikar Arse Sadikin, menegaskan pentingnya kepekaan legislator daerah terhadap bencana, termasuk banjir dan longsor yang melanda Sumatera.
Menurutnya, kehadiran politisi tidak boleh hanya terlihat saat kampanye, tetapi harus hadir nyata di tengah masyarakat yang terdampak.
Pernyataan itu disampaikan Zulfikar menjelang Bimtek Anggota Fraksi Golkar DPRD Tahap II Tahun 2025 yang digelar di Jakarta pada 10–12 Desember.Baca Juga:
Kegiatan ini diarahkan untuk membekali anggota DPRD kemampuan menyusun regulasi terkait mitigasi bencana, perbaikan tata ruang, serta pengalokasian anggaran kontingensi di APBD agar respons terhadap bencana lebih cepat dan tepat.
"Legislator daerah tidak hanya hadir saat masa kampanye atau agenda seremonial. Mereka dituntut mampu merespons bencana dengan cepat, tepat, dan berbasis kebutuhan masyarakat," ujar Zulfikar, Selasa (9/12/2025).
Selain itu, legislator juga dibekali pemahaman tata koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga nasional, dan elemen masyarakat. Menurut Zulfikar, masalah kebencanaan merupakan mandat moral dan politik yang harus segera ditindaklanjuti.
Sebagai langkah empati, Bimtek kali ini tidak mengikutsertakan anggota DPRD Golkar dari daerah terdampak bencana, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Keputusan ini bertujuan agar mereka tetap berada di lapangan mendampingi warga, memastikan proses evakuasi, distribusi logistik, dan pemenuhan kebutuhan dasar berjalan optimal.
Zulfikar menegaskan, Golkar akan terus memperkuat kapasitas legislator agar kebijakan kebencanaan dan penganggaran di daerah semakin responsif terhadap risiko bencana.*
(k/dh)
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 92 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelo
OLAHRAGA
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi. Poli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota M
PEMERINTAHAN