Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN – DPP Partai Golkar resmi menunjuk Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Sumatera Utara, menggantikan Musa Rajekshah alias Ijeck.
Penunjukan ini tertuang dalam Surat Keputusan DPP Nomor Skep-132/DPP/GOLKAR/XII/2025 yang ditetapkan pada 14 Desember 2025 dan ditandatangani Ketua Umum DPP Golkar Bahlil Lahadalia serta Sekjen Muhammad Sarmuji.
Sekjen Golkar, Muhammad Sarmuji, menegaskan bahwa pergantian Ijeck murni untuk kepentingan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sumut periode 2025-2030.Baca Juga:
"Pergantian untuk kepentingan penyelenggaraan musda saja," ujar Sarmuji, Jumat (19/12). Meski demikian, Sarmuji memastikan Ijeck akan diberikan posisi baru di DPP Golkar.
"Pak Ijeck rencana ditarik menjadi pengurus DPP," tandasnya.
Penunjukan Plt ini memicu gejolak di internal DPD Golkar Sumut. Ilhamsyah, mantan Sekretaris DPD, memilih mundur dari jabatannya dan menyatakan kekecewaannya terhadap pengelolaan organisasi yang dinilai tidak sehat dan didorong kepentingan pribadi.
"Kondisi ini saya lihat di Sumut, sengaja ada yang 'mem-framing' agar Ketua Ijeck disingkirkan dengan segala cara. Ini bukan bagian dari berdemokrasi, tapi pengebirian atas prestasi yang ditorehkan oleh seorang Ketua DPD," kata Ilhamsyah, Kamis (18/12).
Ilhamsyah juga menyoroti kegagalan komunikasi DPD Sumut dengan DPP terkait jadwal Musda yang semestinya digelar sejak Juni 2025.
Ia menilai aspirasi internal partai diabaikan dan menekankan pentingnya kader menggunakan hati nurani dalam menyikapi situasi tersebut.
Dengan penunjukan Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai Plt, Golkar Sumut kini memasuki fase transisi menjelang Musda.
Penunjukan ini dipandang oleh sebagian pihak sebagai upaya memastikan jalannya Musda sesuai rencana pusat, meski menimbulkan perdebatan di internal.*
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK