MA Gandeng KPK, 200 Pimpinan Pengadilan Dibekali Pendidikan Antikorupsi
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar pendidikan antikorupsi bagi 200 ketua dan wakil ke
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN, – Pencopotan Musa Rajekshah alias Ijeck dari jabatan Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara (Sumut) menimbulkan gelombang reaksi di internal partai.
Keputusan ini juga diikuti mundurnya Ilhamsyah, Sekretaris DPD Golkar Sumut, yang menilai kerja keras Ijeck tidak dihargai.
Pergantian Ijeck dilakukan DPP Golkar dan diwakili penunjukan Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Sumut, tertuang dalam Surat Keputusan DPP Nomor Skep-132/DPP/GOLKAR/XII/2025, yang ditetapkan di Jakarta pada 14 Desember 2025, dan ditandatangani Ketua Umum Bahlil Lahadalia serta Sekjen Muhammad Sarmuji.Baca Juga:
Dalam pernyataannya di sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (20/12/2025), Ijeck berlapang dada menanggapi keputusan ini dan menganggap wajar jika ada pihak yang kecewa.
Ia juga menyampaikan pesan agar kekecewaan internal tidak berdampak kepada masyarakat.
"Bentuk kesetiaan mereka kepada saya terbangun bukan karena dibuat-buat. Semua ini adalah hasil kerja tim. Kita harap keutuhan partai bisa kita jaga bersama, walau ada yang kecewa," ujar Ijeck.
Sementara itu, Ilhamsyah menilai DPP Golkar mengabaikan kontribusi Ijeck, yang berhasil membawa Golkar Sumut meraih kemenangan pada Pemilu 2024.
Ia menyebut pergantian Ijeck dilakukan secara paksa, meski pengurus DPD Sumut telah berulang kali mengajukan permohonan Musyawarah Daerah (Musda) untuk memperkuat konsolidasi partai.
"Kita sudah berjuang mati-matian, termasuk Ketua Ijeck, tapi seolah tidak dianggap. DPP Golkar tidak peduli dengan kepengurusan di Sumut, padahal Sumut adalah barometer politik nasional," kata Ilhamsyah.
Rangkaian peristiwa ini menjadi sorotan publik, mengingat Sumut merupakan salah satu daerah penting dalam peta politik Indonesia.
Pergantian kepengurusan partai diharapkan tetap menjaga stabilitas dan soliditas internal Golkar menjelang agenda politik mendatang.*
(tm/dh)
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar pendidikan antikorupsi bagi 200 ketua dan wakil ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut positif usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
POLITIK
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menegaskan tidak akan menanggapi lebih jauh laporan tim advokat Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti masih maraknya penyebaran informasi tidak benar atau hoaks di ruang digital terkait pelaksan
NASIONAL
Oleh Krisna.SUDAH terlalu lama pemekaran daerah dijual sebagai janji kesejahteraan. Narasinya indah, mudah dipercaya, dan terus diulang sej
OPINI
SAMARINDA Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, memilih tidak menemui ribuan massa yang menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur
PERISTIWA
JAKARTA Dewan Pers menyerahkan dokumen masukan terkait perlindungan karya jurnalistik dalam revisi Rancangan UndangUndang Hak Cipta kep
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan sejumlah jenderal purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam seb
NASIONAL
SEMARANG Mantan anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang, Aipda Robig Zaenudin, yang menjadi terpidana kasus penembakan pelaj
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, dilaporkan mengalami luka serius di bagian kaki dan wajah setelah serangan udara yang
INTERNASIONAL