AS Resmikan Kantor Konsuler di Bali, Kapolda Tegaskan Komitmen Keamanan
BADUNG Kepala Kepolisian Daerah Bali, Irjen Pol. Daniel Adityajaya, menghadiri peresmian Kantor U.S. Consular Agency Bali yang berlokasi
NASIONAL
JAKARTA – Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi menuai kritik.
Mantan Wakil Kepala Polri periode 2013–2014, Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Oegroseno, menilai aturan tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114 Tahun 2025.
Oegroseno khawatir Perpol tersebut justru menghambat agenda reformasi Polri yang tengah didorong Presiden Prabowo Subianto.Baca Juga:
Ia mempertanyakan dasar penerbitan Perpol yang dinilai berpotensi menimbulkan tafsir baru di tengah upaya pembenahan institusi kepolisian.
"Apakah peraturan kepolisian ini lebih tinggi dari putusan Mahkamah Konstitusi? Ini justru menimbulkan hal-hal baru dan bisa membuat Presiden pusing," ujar Oegroseno, Senin (29/12/2025).
Ia juga menyoroti minimnya koordinasi antara Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri yang diketuai Jimly Asshiddiqie.
Padahal, Kapolri tercatat sebagai bagian dari komisi yang dibentuk langsung oleh Presiden.
"Yang disayangkan, Kapolri merupakan bagian dari Komisi Percepatan Reformasi Polri. Seharusnya ada komunikasi terlebih dahulu sebelum aturan ini diterbitkan," kata Oegroseno.
Dalam kesempatan tersebut, Oegroseno kembali menegaskan pentingnya menjaga independensi Polri dan TNI dari kepentingan politik praktis.
Menurut dia, keterlibatan aparat dengan partai politik berpotensi mengganggu profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.*
(k/dh)
BADUNG Kepala Kepolisian Daerah Bali, Irjen Pol. Daniel Adityajaya, menghadiri peresmian Kantor U.S. Consular Agency Bali yang berlokasi
NASIONAL
GIANYAR Wakapolres Gianyar, Kompol Willa Jully Nendissa, melakukan pengecekan langsung ke ruang pelayanan Sentra Pelayanan Kepolisian Te
NASIONAL
GIANYAR Polres Gianyar menggelar Apel Siaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas) menjelang Ramadan 2026, Rabu (25/2/2026),
NASIONAL
TAPUT BupatiTapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si, meninjau hari terakhir Pemusatan Pelatihan Persiapan Se
PEMERINTAHAN
DELI SEDRANG Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, menekankan bahwa bulan Ramadan bukan hanya momentum meningkatkan ibadah spiritual
PEMERINTAHAN
JAKARTA Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dijadwalkan segera memutus laporan dugaan pelanggaran kode etik dan konflik kepent
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah mencatat masih ada 30 kabupaten yang masuk kategori daerah tertinggal di Indonesia. Data ini disampaikan Direktur Jen
NASIONAL
PADANG LAWAS Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan, SE, menghadiri kegiatan Safari Ramadhan 1447 H / 2026 M tingkat Kabupaten
PEMERINTAHAN
PALUTA Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) meraih Opini Kualitas Tinggi dari Ombudsman RI dalam Penilaian Maladministrasi P
PEMERINTAHAN
LABURA Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) kembali menggelar Safari Ramadhan 1447 H, kali ini bertepatan dengan malam ke7 R
PEMERINTAHAN