Ketua PBNU Aizzudin Jadi Saksi KPK dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Bidang Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Aizzudin Abdurrahman atau Gus Ai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, menegaskan dukungannya terhadap pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung.
Menurut Megawati, mekanisme di mana rakyat memilih pemimpinnya secara langsung adalah hasil perjuangan panjang rakyat untuk merebut kembali hak politiknya.
Dukungan tersebut disampaikan Megawati dalam pidato penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI-P di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Senin (12/1/2026).Baca Juga:
"Mekanisme ini lahir dari perjuangan panjang rakyat untuk merebut kembali hak politiknya setelah puluhan tahun dikekang oleh sentralisme kekuasaan," ujar Megawati.
Megawati menekankan bahwa pilkada langsung memberi ruang partisipasi masyarakat, memperkuat legitimasi pemimpin daerah, dan membuka kontrol sosial terhadap kekuasaan lokal.
"Karena itu, saya menegaskan agar pilkada langsung tetap dipertahankan sebagai mekanisme yang demokratis, partisipatif, dan konstitusional," tambahnya.
Sebaliknya, Megawati menolak keras wacana pilkada yang dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Penolakan ini, menurutnya, bukan sekadar sikap politik praktis, melainkan juga sikap ideologis, konstitusional, dan historis.
"Kita tidak akan membiarkan demokrasi dikerdilkan atas nama efisiensi, stabilitas, atau alasan teknokratis yang mengabaikan kedaulatan rakyat," tegas Megawati.
Hasil jajak pendapat Litbang Kompas, Desember 2025, menunjukkan mayoritas publik mendukung pilkada langsung. Sebanyak 77,3 persen responden menyatakan sistem pemilihan kepala daerah langsung paling cocok.
Alasan utama mereka adalah demokrasi dan partisipasi (46,2 persen), kualitas pemimpin (35,5 persen), dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah (5,4 persen).
Sementara itu, hanya 5,6 persen yang menyatakan kepala daerah dipilih DPRD merupakan sistem paling cocok.
Jajak pendapat ini dilakukan pada 8–11 Desember 2025, melibatkan 510 responden dari 76 kota di 38 provinsi, dengan margin of error ±4,24 persen.
Dengan tegas menolak pilkada lewat DPRD, PDI-P menegaskan sikapnya menjaga hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah secara langsung.
Sikap ini sekaligus mencerminkan komitmen partai terhadap demokrasi konstitusional dan partisipatif di Indonesia.*
(km/ad)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Bidang Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Aizzudin Abdurrahman atau Gus Ai
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kapolda Bali Irjen. Pol. Daniel Adityajaya, S.H., S.I.K., M.Si., meresmikan bangunan parkir kendaraan roda dua di lingkungan Map
PEMERINTAHAN
JAKARTA Habib Rizieq Shihab menyoroti materi stand up comedy Pandji Pragiwaksono yang menyinggung soal salat dalam acara digital Mens Rea
POLITIK
MEDAN Nasib sial menimpa seorang driver ojek online (Ojol) di Medan Petisah, Kota Medan. Sepeda motornya raib digondol pencuri ketika ia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN PSMS Medan resmi menambah dua gelandang baru ke dalam skuadnya, sekaligus melepas tiga pemain yang minim kesempatan bermain. Langk
OLAHRAGA
MEDAN Dua pria diamankan polisi setelah kedapatan mencuri besi dan pelat aluminium di gudang milik warga Kota Medan. Aksi keduanya terun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota DPR RI nonaktif Ahmad Sahroni mengungkapkan detikdetik penyerangan dan penjarahan rumahnya pada akhir Agustus 2025 saat
HUKUM DAN KRIMINAL
PEKANBARU Aksi jambret yang menimpa seorang anak di Pekanbaru, Riau, berakhir setelah pelaku berhasil ditangkap polisi. Kejadian ini men
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh berhasil mencatatkan prestasi strategis di tingkat nasional. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Apar
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan di Jalan Gatot Subrot
HUKUM DAN KRIMINAL
