Pemprov Sumut Percepat Implementasi Sumut Corporate University untuk Tingkatkan Kompetensi ASN
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mempercepat penerapan Sumut Corporate University (Corpu) sebagai upaya strate
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Isu perombakan Kabinet Merah Putih kembali mengemuka.
Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan bahwa reshuffle menteri sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, menyebut pergantian anggota kabinet adalah hak prerogatif presiden yang tidak dapat dibatasi oleh pihak mana pun.Baca Juga:
"Reshuffle itu hak prerogatif Presiden. Beliau yang meminta semua anggota kabinet untuk bergabung sebagai pembantunya. Dalam perjalanannya, beliau pula yang melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja semuanya," kata Saleh, Sabtu, 24 Januari 2026.
Saleh mengatakan, evaluasi terhadap kinerja menteri merupakan hal yang wajar dan konstitusional.
Karena itu, menurut dia, tidak ada pihak yang berhak mengintervensi atau membatasi keputusan presiden terkait komposisi kabinet.
"Siapa pun tidak punya kewenangan untuk membatasi kewenangan Presiden ini. Penilaiannya tentu murni dari beliau. Bisa saja berdasarkan evaluasi pribadi atau masukan dari pihak lain yang dinilainya benar," ujarnya.
Ia menilai, dinamika politik kerap memunculkan pro dan kontra setiap kali isu reshuffle mencuat.
Ada pihak yang berharap presiden mengganti menteri tertentu, namun keputusan akhir bisa saja berbeda dari ekspektasi publik atau kelompok politik tertentu.
"Bisa saja orang berharap yang diganti adalah mereka yang dianggap tidak mampu. Tapi ternyata yang diganti justru orang yang dianggap rajin dan berhasil. Kalau sudah diputuskan Presiden, semua harus mengikuti," kata Saleh.
Meski demikian, Ketua Komisi VII DPR itu berharap jika reshuffle dilakukan, figur pengganti mampu bekerja lebih baik dan memperkuat kinerja pemerintahan.
Ia menilai Presiden Prabowo masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah besar yang membutuhkan dukungan kabinet yang solid.
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mempercepat penerapan Sumut Corporate University (Corpu) sebagai upaya strate
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tetap memperhatikan nasib para pekerja di 28 perusahaan yang izinn
NASIONAL
MEDAN Jajaran Polsek Medan Baru berhasil menangkap dua pria diduga spesialis pencurian sparepart sepeda motor di wilayah Medan Petisah,
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Kalapas Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan, secara resmi membuka kegiatan perlombaan dalam rangka peringatan Isra Mi&039raj Nabi
NASIONAL
KARO Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Antonius Ginting menegaskan pentingnya kedisiplinan dan etika Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam meng
PEMERINTAHAN
DENPASAR Personel Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas SIM) Polresta Denpasar mengintensifkan imbauan tertib berlalu lintas kep
NASIONAL
DENPASAR Bhabinkamtibmas Desa Kesiman Petilan, Aiptu I Putu Sujana, mengamankan pelaksanaan kegiatan adat Bulan Pitung Dine yang menjadi
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel kembali melontarkan pernyataan mengejutkan dalam pers
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANG PANJANG Kecelakaan beruntun terjadi di jalan raya penghubung Kota Padang Panjang dan Bukittinggi, Sumatera Barat, Senin, 26 Janua
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menegaskan, mekanisme keadilan restoratif atau resto
HUKUM DAN KRIMINAL