MEDAN — Robi Barus, kader militan yang telah setia berjuang di PDI Perjuangan (PDIP), kini tengah menghadapi ujian besar dalam karier politiknya.
Sebagai salah satu pengagum sejati Bung Karno dan produk pengkaderan partai yang membesarkannya, Robi Barus dikenal luas sebagai sosok yang tidak kenal lelah memperjuangkan suara rakyat.
Namun, ia kini terancam "terbuang" akibat dugaan rekayasa yang melibatkan sejumlah pihak dalam tubuh partai.Baca Juga:
Robi, yang pernah menjadi Kepala Lingkungan (Kepling) Kelurahan Kesawan Medan Barat, berkarier dalam PDIP sejak awal reformasi.
Dengan semangat marhaenis yang mengakar, ia dipercaya menempati berbagai posisi penting di PDIP, mulai dari Ketua Ranting hingga Sekretaris DPC Kota Medan.
Ia bahkan berhasil meraih kursi DPRD Medan pada Pemilu 2014, 2019, dan diharapkan melanjutkan ke periode 2024-2029.
Karier politik Robi Barus seakan mencerminkan dedikasinya terhadap ideologi yang dibawa oleh PDIP—memperjuangkan wong cilik dan menegakkan nilai-nilai Bung Karno.
Namun, saat PDIP memenangkan Pemilu Legislatif 2024, dan Robi Barus dinilai sebagai kandidat kuat untuk menduduki posisi Ketua DPRD Medan, isu "bermain dua kaki" yang dituduhkan kepadanya mulai mencuat.
Tuduhan ini berkaitan dengan dugaan bahwa ia memberikan dukungan ganda di Pilgubsu 2025.
Meski Robi telah membantah dan menunjukkan bukti-bukti bahwa ia tetap tegak lurus pada keputusan partai, manipulasi informasi dan rekayasa oleh kelompok tertentu dalam partai semakin menguat.
Loyalitas Robi dan Perjuangannya untuk Rakyat
Loyalitas Robi Barus terhadap PDIP, khususnya terhadap Megawati Sukarnoputri, tidak diragukan lagi.
Sejak ikut bergabung dengan PDI Pro Mega pada masa Orde Baru hingga kini menjadi bagian dari PDIP, Robi selalu memperjuangkan kepentingan rakyat kecil.
Hal ini tercermin dari kegigihannya dalam membangun komunikasi dengan masyarakat, mendengarkan keluhan mereka, dan memperjuangkan solusi melalui kebijakan publik yang berpihak pada wong cilik.
Namun, semakin dekatnya Robi dengan kursi Ketua DPRD Medan justru mengundang kecemburuan dari sebagian kader yang lebih baru dan melihat peluang untuk meraih kekuasaan lebih besar.
Isu yang dilontarkan ke DPP mengenai Robi "bermain dua kaki" menjadi senjata ampuh untuk menghentikan langkah politiknya.
Padahal, Robi tidak pernah terlibat dalam permainan tersebut dan terus memperjuangkan kemenangan kandidat yang diusung PDIP, seperti Edy-Ridha di Pilgubsu dan Bobby-Rani di Pilkada Medan.
Kekisruhan di PDIP dan Nasib Robi Barus
Dalam dinamika internal PDIP, Robi Barus kini terjebak dalam arus persaingan yang semakin tajam.
Meski telah membuktikan komitmen tinggi terhadap partai dan rakyat, ia terancam dipecat dari anggota DPRD Medan, bahkan tidak mendapat tempat di struktur kepengurusan DPC PDIP Medan.
Pembatalan penetapannya sebagai calon Ketua DPRD Medan untuk periode 2024-2029 menggambarkan betapa besar tekanan yang dihadapi oleh Robi.
Kader-kader senior, termasuk Wakil Ketua DPC Medan Parlindungan Sinaga, mengkritik keputusan DPP yang dinilai tidak sesuai dengan aturan internal partai.
Apalagi, setelah terjadi pelantikan yang kontroversial pada Januari 2026, di mana posisi sekretaris dan bendahara DPC PDIP Medan tidak diisi oleh Robi Barus dan David Roni Sinaga, banyak yang mempertanyakan legalitas pelantikan tersebut.
Kader-kader akar rumput merasa tindakan ini adalah bentuk manipulasi yang tak sah, dengan latar belakang politis yang sulit diterima.
Sikap Robi dan Masa Depan Politiknya
Meski kecewa dengan keputusan DPP dan pelantikan yang berlangsung tanpa transparansi, Robi Barus tetap menunjukkan sikap loyal terhadap partai.
Ia tetap berkomitmen sebagai petugas partai, siap ditempatkan di manapun, bahkan jika harus kembali menjadi Sekretaris DPC Medan.
Bagi Robi, loyalitas terhadap PDIP dan Bung Karno jauh lebih penting daripada ambisi pribadi.
Namun, dengan berbagai dinamika yang terjadi, pertanyaan besar kini muncul:
Akankah PDIP memberikan tempat yang layak bagi Robi Barus, kader militan yang telah mengabdikan dirinya selama puluhan tahun?
Atau justru ia akan "terbuang" oleh rekayasa politik dalam tubuh partai yang ia cintai?*
(ad)
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr H Anton Achmad Saragih, secara resmi membuka Mushabaqah Tilawatil Qur&039an Nasional (MTQN) Ke18 Tah
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Generasi muda perlu mengubah paradigma terhadap wakaf. Transformasi wakaf dari instrumen tradisional menjadi bagian dari gaya
EKONOMI
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyatakan siap menghadapi sidang l
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan capaian penanganan kasus judi online (judol) selama rapat kerja dengan Komisi I
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim MIT Subdit III Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara berhasil menangkap pelaku pencurian yang menyere
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan optimalisasi layanan 110 Polri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan capaian kinerja Polri sepanjang tahun 2025 yang menembus angka 91,54 persen, ma
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memuji transformasi Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dinilai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Para pemain FC Mobile kembali mendapatkan kesempatan langka untuk mengklaim hadiah eksklusif melalui kode redeem terbaru hari in
ENTERTAINMENT
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Fuad Hasan Masyhur, bos Maktour Travel, sebagai saksi dalam penyidikan kasu
HUKUM DAN KRIMINAL
