Pelarian Tersangka Penggelapan Dana Gereja Aek Nabara Berakhir di Tangan Imigrasi Kualanamu
MEDAN Pelarian AHF, mantan Kepala Cabang BNI 46 Aek Nabara, berakhir di tangan petugas Imigrasi Kualanamu pada Senin (30/3/2026). AHF, y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menilai masa jabatan lima tahun tidak cukup untuk merealisasikan seluruh program kerja Presiden Prabowo Subianto.
Penilaian itu disampaikan Zulhas merespons isu perlunya Prabowo menjabat dua periode guna memastikan keberlanjutan agenda strategis pemerintah.
"Untuk merealisasikan program-program Bapak Presiden, lima tahun itu tidak cukup," kata Zulhas di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu, 7 Februari 2026.Baca Juga:
Zulhas menegaskan PAN konsisten mendukung Prabowo, bahkan sejak pemilihan presiden pada periode-periode sebelumnya.
Ia menyebut sejumlah program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan ketahanan pangan nasional, membutuhkan waktu panjang agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.
Sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulhas menilai sektor pangan memiliki peran strategis karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
Menurut dia, sekitar 30 persen kelompok masyarakat terbawah menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
"Pangan itu menyangkut petani, peternak, nelayan. Ini tugas yang sangat mulia dan tentu tidak cukup diselesaikan dalam lima tahun," ujar Zulhas.
Ia juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis yang ditargetkan menjangkau sekitar 82,9 juta penerima.
Program tersebut, kata dia, memerlukan kesinambungan kebijakan agar tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat tercapai.
Selain swasembada beras dan karbohidrat, Zulhas menyebut pemerintah kini mengarah pada swasembada protein.
Upaya itu antara lain dilakukan melalui pembangunan kampung nelayan, pengembangan budidaya bioflok, serta penguatan sektor peternakan dan perikanan.
MEDAN Pelarian AHF, mantan Kepala Cabang BNI 46 Aek Nabara, berakhir di tangan petugas Imigrasi Kualanamu pada Senin (30/3/2026). AHF, y
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan tanggapan atas instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang m
PEMERINTAHAN
MEDAN Rencana kebijakan pemerintah untuk memangkas belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen ternyata tidak akan berdampak terhadap nas
PEMERINTAHAN
MEDAN Kasus korupsi penjualan aset PT Perkebunan Nusantara (PTPN) ke PT Ciputra Land kembali bergulir di Pengadilan Negeri Medan, Senin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bagi banyak orang, kematian adalah akhir dari segala hal, sebuah momen penuh duka. Namun, dalam tradisi Batak, ada satu pandangan
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Dinkes Sumut) mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap 79.926 balita di Kota Medan, yang
KESEHATAN
KARO Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo mulai buka suara terkait kasus yang menjerat Amsal Sitepu, seorang videografer yang didakwa melakuka
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA, 30 Maret 2026 Keresahan warga Dusun Kenanga, Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, memuncak Senin (30/3/2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kasus dugaan markup proyek video profil desa di Kabupaten Karo yang menjerat videografer Amsal Sitepu mendapat sorotan dari Gabu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ade Darmawan, pelapor kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi), mendatangi Polda Metro Jaya, Senin (30/
HUKUM DAN KRIMINAL