Pelarian Tersangka Penggelapan Dana Gereja Aek Nabara Berakhir di Tangan Imigrasi Kualanamu
MEDAN Pelarian AHF, mantan Kepala Cabang BNI 46 Aek Nabara, berakhir di tangan petugas Imigrasi Kualanamu pada Senin (30/3/2026). AHF, y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, menanggapi wacana Partai Amanat Nasional (PAN) yang membuka peluang Ketua Umumnya, Zulkifli Hasan, mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2029.
Raja Juli menilai langkah PAN sebagai bagian wajar dari dinamika politik koalisi dan hak politik setiap partai.
"Bagus saja kalau PAN mencalonkan Pak Zul sebagai Cawapres. Saya doakan Pak Zul sehat walafiat menuju 2029," ujarnya, Senin (9/2/2026).Baca Juga:
Meski demikian, Raja Juli menegaskan fokus utama partai koalisi saat ini sebaiknya tidak terpecah oleh wacana Pilpres mendatang. Ia menekankan pentingnya konsolidasi internal untuk memastikan agenda pemerintahan berjalan optimal.
"Bagi PSI, hari-hari ini anggota koalisi hendaknya menyibukkan diri menyukseskan program-program Pak Prabowo. Yang paling penting semua kompak dulu sukseskan program Pak Prabowo," tuturnya.
Raja Juli menegaskan, pembahasan terkait kursi cawapres masih terlalu dini dan sepenuhnya diserahkan kepada Prabowo sebagai pimpinan tertinggi koalisi.
"Kalau sudah sukses, soal Cawapres 2029 kita serahkan kepada Pak Prabowo. Biar pemimpin tertinggi, bos kita yang menentukan siapa pendamping yang membuat beliau nyaman dan diterima masyarakat," katanya.
Sebelumnya, PAN mendorong Zulkifli Hasan menjadi cawapres dari Prabowo, menegaskan konsistensi dukungan partai tersebut sejak Pilpres 2014, 2019, dan 2024.
Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno, menyatakan partainya berada di jalur yang sama dengan Prabowo dan akan tetap mendukungnya secara penuh, baik saat ini maupun pada Pilpres 2029 mendatang.*
(d/dh)
MEDAN Pelarian AHF, mantan Kepala Cabang BNI 46 Aek Nabara, berakhir di tangan petugas Imigrasi Kualanamu pada Senin (30/3/2026). AHF, y
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan tanggapan atas instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang m
PEMERINTAHAN
MEDAN Rencana kebijakan pemerintah untuk memangkas belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen ternyata tidak akan berdampak terhadap nas
PEMERINTAHAN
MEDAN Kasus korupsi penjualan aset PT Perkebunan Nusantara (PTPN) ke PT Ciputra Land kembali bergulir di Pengadilan Negeri Medan, Senin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bagi banyak orang, kematian adalah akhir dari segala hal, sebuah momen penuh duka. Namun, dalam tradisi Batak, ada satu pandangan
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Dinkes Sumut) mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap 79.926 balita di Kota Medan, yang
KESEHATAN
KARO Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo mulai buka suara terkait kasus yang menjerat Amsal Sitepu, seorang videografer yang didakwa melakuka
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA, 30 Maret 2026 Keresahan warga Dusun Kenanga, Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, memuncak Senin (30/3/2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kasus dugaan markup proyek video profil desa di Kabupaten Karo yang menjerat videografer Amsal Sitepu mendapat sorotan dari Gabu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ade Darmawan, pelapor kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi), mendatangi Polda Metro Jaya, Senin (30/
HUKUM DAN KRIMINAL