Komisi III DPR Panggil Kejari Karo Terkait Polemik Perkara Amsal Sitepu
JAKARTA Komisi III DPR RI akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk mengonfirmasi penanganan perkara terdakwa kasus korupsi vi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons bantahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait anggaran pembangunan kapal yang disebut telah cair.
Purbaya mengaku hanya mengecek langsung ke industri galangan kapal dan mendapati belum ada pemesanan.
"Oh saya nggak tahu, kan dia suka promosi kapal banyak. Saya cuma cek ke galangan, ada nggak yang di-order? Ya belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan saya nggak tahu," kata Purbaya usai rapat bersama pimpinan DPR di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Februari 2026.Baca Juga:
Purbaya menyebut kemungkinan terdapat perbedaan data. Namun ia menegaskan, meskipun proyek tersebut bersumber dari pinjaman, mekanismenya tetap melalui Kementerian Keuangan.
"Yang betul Pak Trenggono mungkin saya datanya salah. Tapi sebagian katanya uangnya pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga," ujarnya.
Ia mengaku belum mengetahui secara pasti nilai pinjaman untuk proyek tersebut. Purbaya menekankan, yang terpenting program pembangunan kapal segera direalisasikan.
"Yang penting ketika ada program pembuatan kapal, cepat dilanjutkan ke bawah, itu saja," katanya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membantah pernyataan Purbaya yang menyebut anggaran pengadaan kapal telah dicairkan namun belum ada pesanan ke galangan dalam negeri.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Trenggono meminta Purbaya memeriksa kembali data di internal Kementerian Keuangan.
"Coba Anda tanya dulu sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan," ujar Trenggono dalam video yang beredar, Selasa, 10 Februari 2026.
Ia menjelaskan, proyek pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri Pemerintah Inggris (UK).
Dalam rencana kerja sama yang pernah disampaikan pemerintah, Indonesia akan membangun sekitar 1.500 kapal ikan dengan dukungan pendanaan dari Inggris.
JAKARTA Komisi III DPR RI akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk mengonfirmasi penanganan perkara terdakwa kasus korupsi vi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keputusan K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menuntut investigasi cepat, transparan, dan komprehensif atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sebanyak 10.000 warga Kota Medan akan mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 200.000 per bulan melalui Program Keluarga Harapan (PK
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pakar digital dan forensik sekaligus tersangka pencemaran nama baik terkait isu ijazah Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi), Rismo
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) memastikan langkah banding atas vonis terhadap Fandi Ramadhan, terkait kasus narkob
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kediaman Wakil Ketua DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua DPD PDIP Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Kepala UPTD Gunung Tua PUPR, Rasuli Efendi Sir
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan penanganan sampah menjadi fokus utama Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Pernyat
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya setelah majelis hakim Pengadilan Negeri
HUKUM DAN KRIMINAL