JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) tidak berkaitan dengan normalisasi hubungan politik dengan Israel.
Pemerintah memastikan posisi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina tetap konsisten.
Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, merespons bergabungnya Israel dalam Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump.Baca Juga:
"Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak manapun, atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara manapun," kata Nabyl dalam keterangan tertulis, Kamis, 12 Februari 2026.
Menurut Nabyl, partisipasi Indonesia dalam forum tersebut semata-mata didasarkan pada mandat kemanusiaan.
Mandat itu mencakup stabilisasi, perlindungan warga sipil, penyaluran bantuan kemanusiaan, serta dukungan terhadap rekonstruksi Gaza.
Ia menjelaskan langkah Indonesia merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2803 Tahun 2025.
Resolusi tersebut menjadi landasan keterlibatan komunitas internasional dalam upaya penanganan dampak konflik di Gaza.
Kemlu juga menegaskan bahwa bergabungnya negara mana pun dalam Board of Peace tidak akan mengubah prinsip dasar politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina.
Sejak awal konflik meningkat, Indonesia secara konsisten menyerukan penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter internasional, serta mendesak akses bantuan kemanusiaan dibuka tanpa hambatan.
Selain itu, Indonesia tetap mendorong implementasi solusi dua negara sebagai jalan penyelesaian permanen konflik Palestina–Israel.
Dalam konteks diplomasi perdamaian, Indonesia memandang keterlibatan para pihak yang berkonflik sebagai bagian dari proses menuju penyelesaian damai.
Pemerintah menyatakan akan memanfaatkan posisinya di Board of Peace untuk mendorong keterlibatan Otoritas Palestina dan memastikan proses berjalan sesuai kepentingan rakyat Palestina.
"Indonesia akan terus memastikan bahwa setiap langkah dalam forum ini tetap berpijak pada perjuangan hak-hak rakyat Palestina dan terwujudnya solusi dua negara," ujar Nabyl.*
(oz/dh)
BANDAR LAMPUNG Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengimbau seluruh lapisan masyarakat un
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anak buron Riza Chalid, Muhamad Kerry Adrianto Riza, dituntut 18 tahun penjara atas dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yan
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Laga sengit dalam turnamen AMA AMA CUP antara Sunday FC melawan GOR FC berakhir imbang 00, Jumat (13/2/2026) sore, di S
OLAHRAGA
JAKARTA Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bekerja sama dengan Sucor Asset Management menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarak
NASIONAL
TAPANULI SELATAN Kisruh terkait larangan pengambilan foto dan video oleh wartawan di areal PT AR kembali memuncak. Meskipun wartawan tel
POLITIK
SANUR, BALI Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, S.IP, MPA, didampingi Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh Ruslan, S
PEMERINTAHAN
DENPASAR Untuk memastikan harga 14 bahan kebutuhan pokok penting (Bapoting) tetap stabil dan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) sesu
EKONOMI
GIANYAR Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, S.I.K. meresmikan Satuan Polisi Pangan dan Gizi (SPPG) Polri Polres Gianyar yang berl
NASIONAL
BANDAR LAMPUNG Dugaan pungutan liar (pungli) dalam penerimaan honorer di Pemkot Bandar Lampung tahun 20242025 semakin mengemuka. Zulk
POLITIK
BANDA ACEH Menyambut bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., menyalurkan bantuan kurma
NASIONAL
