Ketum Jokowi Mania Tantang Ketum Parpol: “Malulah Jadi Cawapres, Tarung Saja di Posisi Presiden”

"Kesempatan semua pihak, baik politisi ataupun di luar politisi untuk menjadi capres pada tahun 2029 terbuka selebar-lebarnya," ujar Aditya Perdana, Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Putusan MK berawal dari gugatan empat mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang dikabulkan meski sempat menuai perbedaan pendapat dari Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Daniel Yusmic.

Hakim Saldi Isra menilai pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 karena melanggar moralitas, rasionalitas, dan keadilan.

Menurut Aditya, penghapusan presidential threshold akan memengaruhi dinamika koalisi pemerintahan, komposisi kabinet, dan strategi politik partai.

Kompetisi Pilpres 2029 diprediksi akan lebih terbuka dan menuntut partai serta tokoh politik untuk merumuskan strategi baru.

"Putusan MK perlu diperkuat melalui revisi UU Pemilu agar memiliki landasan hukum yang kokoh," imbuhnya.

Dengan peluang terbuka ini, Pilpres 2029 diprediksi akan menjadi panggung kompetisi politik yang lebih ketat, di mana ketua umum partai kini ditantang untuk "tarung langsung" di posisi presiden.*

(tb/ad)

Eggi Sudjana Geram Disebut “Dibeli Jokowi” dan “Tuyul” Oleh Roy Suryo: “Saya Bisa Gebukin!”

KSPSI Tolak Polri di Bawah Kementerian: Mempersulit Layanan Publik

Kapolri Listyo Sigit: Tunjukkan ke Dunia, Indonesia Ramah Investasi dan Buruh

Golkar Bantah Klaim Jokowi soal Revisi UU KPK 2019, MAKI Sarankan Terbitkan Perppu

Kapolri Persilakan Buruh Peserta BPJS Kesehatan Gunakan Layanan Faskes Polri di Seluruh Indonesia

Menjelang KTT BoP di AS, DPR Harap Prabowo Tegaskan Dukungan Indonesia untuk Kemerdekaan Palestina