Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menegaskan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia dapat digelar secara langsung maupun tidak langsung.
Pernyataan ini disampaikan dalam rapat Komisi II DPR, Selasa (10/3/2026), merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 72/PUU-II/2004 dan 73/PUU-II/2004.
"Kalau kembali ke akarnya yang dibuat MK tahun 2004 nomor 72 dan 73, ya boleh saja jika Pilkada dilakukan langsung. Itu disebut open legal policy," ujar Mahfud, menegaskan fleksibilitas mekanisme pemilihan kepala daerah selama ada kesepakatan dengan masyarakat.Baca Juga:
Wacana Pilkada tidak langsung atau melalui DPRD kembali mencuat belakangan. Beberapa partai politik di DPR, termasuk Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, dan Demokrat, menyatakan mendukung kepala daerah dipilih DPRD.
Menurut Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, mekanisme ini lebih efisien dari sisi anggaran, proses penjaringan kandidat, dan ongkos politik.
"Dari sisi efisiensi, baik proses, mekanisme, maupun anggarannya, kami mendukung rencana Pilkada dilaksanakan lewat DPRD," jelas Sugiono.
Pernyataan Mahfud dan dukungan partai politik ini menjadi sorotan publik, terutama terkait efektivitas demokrasi, biaya politik, dan keterwakilan masyarakat. Diskusi mengenai model Pilkada ini diperkirakan akan terus berkembang menjelang pemilu mendatang.*
(k/dh)
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK