OTT KPK di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Wibowo Diamankan, Sejumlah Pejabat Diperiksa
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menilai polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) telah berlangsung terlalu lama dan merugikan banyak pihak.
Hal itu disampaikan JK usai melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri, Rabu (8/4/2026). Laporan tersebut terkait tudingan bahwa dirinya mendanai Roy Suryo dan pihak lain dalam upaya mempersoalkan ijazah Jokowi.
"Saya datang untuk membuat laporan polisi. Saya melaporkan Saudara Rismon Sianipar karena pernyataannya merugikan saya," kata JK di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.Baca Juga:
JK menegaskan tuduhan tersebut tidak benar dan menyebutnya sebagai bentuk fitnah serta pencemaran nama baik. Ia menilai informasi yang beredar luas itu tidak etis dan mencoreng reputasinya.
"Tidak mungkin saya melakukan hal itu. Pak Jokowi itu Presiden yang saya dampingi selama lima tahun," ujarnya.
Laporan JK telah teregister dengan nomor LP/B/135/IV/2026/SPKT/Bareskrim Polri. Rismon dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong, fitnah, dan pencemaran nama baik sesuai ketentuan KUHP dan UU ITE.
Selain itu, JK mengaku tidak pernah mengenal maupun berkomunikasi dengan Rismon secara pribadi. Ia juga menyebut belum menerima klarifikasi ataupun permintaan maaf dari yang bersangkutan.
JK menilai polemik ijazah Jokowi yang telah berlangsung selama 2–3 tahun terakhir telah menimbulkan dampak luas, mulai dari pemborosan waktu hingga potensi perpecahan di masyarakat.
"Kasus ini sudah terlalu lama, meresahkan masyarakat dan merugikan semua pihak," ujarnya.
Menurut JK, persoalan tersebut seharusnya dapat diselesaikan secara sederhana. Ia meyakini Jokowi memiliki ijazah asli dan menyarankan agar polemik dihentikan.
"Sebenarnya sederhana, tinggal diperlihatkan saja ijazah aslinya, selesai," kata JK.
JK berharap polemik ini segera berakhir agar tidak terus memicu konflik di tengah masyarakat. Ia juga meyakini Jokowi tidak menginginkan adanya perpecahan akibat isu tersebut.*
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku heran dengan pihak yang mempertanyakan kebijakan harga baha
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah. Fokus penanga
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Polda Aceh untuk memantau implementasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana
NASIONAL
JAKARTA Wacana penerapan skema war ticket dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi sorotan. Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anza
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp31,3 triliun. Ca
POLITIK
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir meski dilakukan dalam kond
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajaran aparat penegak hukum dan lembaga negara untuk memperkuat upaya pemberantasan pe
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melantik Dewan Pengawas dan Dewan Hakim untuk pelaksanaan MTQ ke59 Kota Medan yang akan
NASIONAL