JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menilai penguatan demokrasi internal partai lebih mendesak dibandingkan pembatasan masa jabatan ketua umum.
Pernyataan ini merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendorong pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode.
"Sebenarnya yang lebih penting adalah adanya demokrasi internal yang menjamin proses di partai berjalan sehat, sehingga kekuasaan tidak hanya bertumpu pada satu orang," kata Sarmuji, Kamis, 23 April 2026.Baca Juga:
Menurut dia, mekanisme internal yang transparan dan akuntabel akan lebih efektif dalam mencegah dominasi kekuasaan di tubuh partai politik.
Dengan sistem yang sehat, regenerasi kepemimpinan dapat berjalan secara alami tanpa harus bergantung pada pembatasan formal semata.
Sebelumnya, KPK melalui Direktorat Monitoring mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum sebagai bagian dari perbaikan tata kelola partai politik.
Usulan itu didasarkan pada hasil kajian yang menemukan belum adanya standar sistem kaderisasi yang terintegrasi di sebagian partai.
KPK menilai pembatasan masa jabatan dapat menjadi instrumen untuk memastikan sirkulasi kepemimpinan sekaligus mendorong kaderisasi yang lebih sistematis.
"Untuk memastikan berjalannya kaderisasi, perlu pengaturan batas kepemimpinan ketua umum partai maksimal dua kali periode masa kepengurusan," demikian pernyataan Direktorat Monitoring KPK.
Selain itu, KPK juga mengusulkan agar Kementerian Dalam Negeri menyusun standardisasi sistem kaderisasi partai yang terintegrasi dengan bantuan keuangan partai politik.
Skema ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas sekaligus meningkatkan kualitas kader.
Tak hanya itu, lembaga antirasuah tersebut mendorong implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024, khususnya terkait rekrutmen calon kepala daerah berbasis kaderisasi partai.
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan sebanyak 966 Barang Milik Negara (BMN) dengan nilai mencapai Rp3,59 triliun telah
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Kota (Pemkot) Medan kembali mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi Gedung Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polr
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku sejak awal meragukan keseriusa
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Diskusi publik yang menghadirkan sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, berakhir
PERISTIWA
LOS ANGELES Timnas Iran gagal meraih kemenangan pada laga perdana Grup G Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Selandia Baru dengan sko
OLAHRAGA
DELI SERDANG Kaca jendela kamar tidur rumah dinas Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, ditemukan pecah diduga akibat tembakan ora
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Senin (15/6/2
NASIONAL
BATU BARA Sebagai bentuk respon cepat Pemerintah Kabupaten Batu Bara terhadap berbagai permasalahan irigasi yang selama ini menjadi kelu
PERTANIAN AGRIBISNIS
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menegaskan bahwa data ekonomi yang akurat merupakan fondasi penting dal
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Polda Aceh akan menggelar Bhayangkara Fest 2026 sebagai bagian dari peringatan Hari Bhayangkara ke80. Kegiatan yang berlangs
NASIONAL
