KPK Usul Batasi Jabatan Ketum Parpol Maksimal Dua Periode, Golkar: Demokrasi Internal Lebih Penting

JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menilai penguatan demokrasi internal partai lebih mendesak dibandingkan pembatasan masa jabatan ketua umum.

Pernyataan ini merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendorong pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode.

"Sebenarnya yang lebih penting adalah adanya demokrasi internal yang menjamin proses di partai berjalan sehat, sehingga kekuasaan tidak hanya bertumpu pada satu orang," kata Sarmuji, Kamis, 23 April 2026.

Baca Juga:

• Lemhannas RI Bawa 110 Peserta P4N ke KPK, Tekankan Pendidikan Antikorupsi bagi Calon Pemimpin Nasional

Menurut dia, mekanisme internal yang transparan dan akuntabel akan lebih efektif dalam mencegah dominasi kekuasaan di tubuh partai politik.

Dengan sistem yang sehat, regenerasi kepemimpinan dapat berjalan secara alami tanpa harus bergantung pada pembatasan formal semata.

Sebelumnya, KPK melalui Direktorat Monitoring mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum sebagai bagian dari perbaikan tata kelola partai politik.

Usulan itu didasarkan pada hasil kajian yang menemukan belum adanya standar sistem kaderisasi yang terintegrasi di sebagian partai.

KPK menilai pembatasan masa jabatan dapat menjadi instrumen untuk memastikan sirkulasi kepemimpinan sekaligus mendorong kaderisasi yang lebih sistematis.

"Untuk memastikan berjalannya kaderisasi, perlu pengaturan batas kepemimpinan ketua umum partai maksimal dua kali periode masa kepengurusan," demikian pernyataan Direktorat Monitoring KPK.

Selain itu, KPK juga mengusulkan agar Kementerian Dalam Negeri menyusun standardisasi sistem kaderisasi partai yang terintegrasi dengan bantuan keuangan partai politik.

Skema ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas sekaligus meningkatkan kualitas kader.

Tak hanya itu, lembaga antirasuah tersebut mendorong implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024, khususnya terkait rekrutmen calon kepala daerah berbasis kaderisasi partai.

Dalam usulan revisi Undang-Undang Partai Politik, KPK juga mengajukan sejumlah perubahan, antara lain pengelompokan anggota partai menjadi anggota muda, madya, dan utama, serta penegasan jenjang kaderisasi bagi bakal calon anggota legislatif.

Lebih jauh, KPK mengusulkan agar pencalonan presiden, wakil presiden, dan kepala daerah benar-benar berasal dari proses kaderisasi internal partai, termasuk adanya syarat masa keanggotaan minimum sebelum seseorang dapat diusung dalam kontestasi politik.*

(km/ad)

Lemhannas RI Bawa 110 Peserta P4N ke KPK, Tekankan Pendidikan Antikorupsi bagi Calon Pemimpin Nasional

PAN Usul RUU Pemilu Diambil Alih Pemerintah, Hindari Tarik Ulur Parpol

Eks Ketua DPD PDIP Sumut Japorman Saragih Ajak Kader Turun ke Rakyat, Ingatkan Pesan “Jas Merah”

IHSG Dibuka Menguat ke 7.576, Saham BDMN Melonjak Hampir 20 Persen

Harga Emas Antam Ambruk Lagi! Kini Rp 2,8 Juta per Gram, Saatnya Beli atau Jual?

Stigma Kanibalisme di Sumatra Utara Diduga Dibentuk Demi Kepentingan Dagang, Ini Penjelasannya