Yusril: Pemerintah Justru Senang Kritik Akademisi Makin Tajam, Bisa Jadi Bahan Evaluasi Kebijakan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah justru menyambut baik kritik tajam dari kalangan akademisi. Menurutnya, kritik tersebut dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dibuat.

Yusril mengatakan, pemerintah tidak memandang pihak yang menyampaikan kritik sebagai lawan, melainkan sebagai bagian dari proses perbaikan kebijakan.

"Jadi, pemerintah enggak pernah melihat orang yang mengkritik itu sebagai musuh. Apalagi model saya, kan dasarnya memang orang akademisi," kata Yusril di Jakarta, Sabtu (25/4/2026).

Baca Juga:

• Yusril: Kritik Tajam Akademisi Justru Bantu Pemerintah

Ia menambahkan, semakin tajam kritik yang disampaikan, maka semakin besar pula peluang pemerintah untuk melakukan kajian ulang terhadap kebijakan yang ada.

Yusril juga menyinggung sikap Presiden Prabowo Subianto yang, menurutnya, sangat terbuka terhadap kritik dari masyarakat maupun akademisi.

"Presiden juga mempersilakan kritik kepada pemerintah. Jadi pada prinsipnya akademisi bebas mengkritik," ujarnya.

Terkait laporan terhadap pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, yang dilaporkan ke kepolisian usai mengkritik kebijakan swasembada pangan, Yusril menyebut proses hukum tetap berjalan sesuai tugas kepolisian.

Meski demikian, ia menyarankan agar aparat kepolisian tetap melakukan klarifikasi terlebih dahulu terhadap laporan yang masuk, termasuk dengan memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangan.

"Yang melaporkan itu didengar dulu dan Pak Feri-nya bisa dipanggil untuk ditanya. Jadi, tidak mungkin ada laporan dan polisi diam saja," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan bahwa kritik harus disampaikan secara santun dan tetap mengedepankan etika serta saling menghargai antara pihak yang mengkritik dan yang dikritik.

Di sisi lain, LBH Tani Nusantara diketahui telah melaporkan Feri Amsari ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya dalam sebuah diskusi mengenai isu swasembada pangan, yang dinilai memicu keresahan.*

(an/dh)

Yusril: Kritik Tajam Akademisi Justru Bantu Pemerintah

Rico Waas Genjot “Medan Satu Data”, Percepat Layanan Publik dan Pastikan Bansos Tepat Sasaran

Dorong Smart City, Medan Raih Penghargaan Nasional sebagai Kota Terbaik Transformasi Layanan Publik Digital 2026

Kasus Korupsi Penyertaan Modal: Eks Dirut Perumda Mentawai Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Rugikan Negara Rp7,8 Miliar

Pendekar Prabowo: Ketika Kerja Nyata Bersuara Lebih Nyaring

KUR Mandiri 2026 Tawarkan Pinjaman hingga Rp100 Juta, Ini Syarat dan Cara Pengajuannya