13 Kepala Dinas di Sumut Terseret Perkara Korupsi, Mengapa Terus Berulang?
MEDAN Sebanyak 13 kepala dinas di Sumatera Utara terseret perkara dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korup
HUKUM DAN KRIMINAL
NGANJUK – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang mengedepankan prinsip good neighbor policy atau bertetangga baik sebagai strategi menjaga stabilitas kawasan, termasuk di wilayah Laut Natuna Utara.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat peresmian Museum Marsinah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu, 16 Mei 2026.
Menurut Prabowo, kebijakan tersebut merupakan turunan dari politik luar negeri bebas aktif yang berakar pada konstitusi UUD 1945.Baca Juga:
Ia menyebut Indonesia berupaya memperkuat hubungan dengan negara-negara tetangga melalui penyelesaian berbagai kesepakatan yang selama ini tertunda.
"Saya canangkan begitu saya jadi Presiden, politik luar negeri Indonesia adalah politik bebas aktif, nonblok, dan Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik," kata Prabowo.
Ia mencontohkan perbaikan hubungan dengan Singapura, Vietnam, hingga Tiongkok yang disebut telah menghasilkan penyelesaian sejumlah perjanjian bilateral.
Prabowo juga mengklaim situasi di Natuna kini lebih stabil.
"Alhamdulillah, sekarang di Natuna tidak sering terjadi ribut," ujarnya.
Prabowo menambahkan, pendekatan diplomasi Indonesia tidak membedakan negara besar maupun kecil. Ia menegaskan seluruh mitra diperlakukan setara dalam hubungan internasional.
Ia menyinggung pengalamannya menerima Perdana Menteri Fiji di Istana Merdeka, yang menurutnya menunjukkan sikap penghormatan Indonesia terhadap negara kecil.
"Negara dia hanya satu juta orang, tetapi kita perlakukan sama dengan negara yang besar. Itulah Indonesia," kata Prabowo.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyebut politik luar negeri Indonesia merupakan warisan pemikiran para pendiri bangsa, termasuk Sukarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir.
"Kita ambil kekuatan dari semua pihak. Itu dahsyat Indonesia," ujarnya.*
(at/ad)
MEDAN Sebanyak 13 kepala dinas di Sumatera Utara terseret perkara dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum eks Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, Febri Diansyah, meminta Kejaksaan Agung menjalanka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim 9 Kejaksaan Agung terus mendalami perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jampidsus Kejagung,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sebanyak 11 terdakwa dalam kasus dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah minyak kelapa sawit periode 202
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dua pemuda asal Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, M Ichsan (29) dan M Danil (30), ditangkap personel Subdit I Ditresnark
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah memfinalisasi rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur transportasi
NASIONAL
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak permohonan pengalihan penahanan menjadi tahanan rumah y
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sumatera Utara, Titiek Sugiharti, mengajak seluruh anggota DWP untuk terus memberikan kont
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Perjanjian Helsinki atau Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki merupakan kesepakatan damai antara Pemerintah Republik In
NASIONAL
MEDAN Polisi menangkap pria berinisial EFS, 21 tahun, yang diduga menganiaya seorang perempuan berinisial EW, 23 tahun, di Jalan KL Yos
HUKUM DAN KRIMINAL